Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang, Bambang S (Anggara/MalangTIMES)
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang, Bambang S (Anggara/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini telah mengeluarkan fatwa tentang larangan umat muslim mengenakan atribut berbau agama lain. 

Sebelum keluar fatwa ini, tahun-tahun sebelumnya ditemukan sejumlah kasus pemaksaan oleh para pimpinan perusahaan di Kota Malang agar para karyawannya yang muslim untuk ikut memeriahkan perayaan agama lain seperti natal dengan memakai atribut-atribut natal.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang, Bambang S mengungkapkan memang belum ada surat imbauan atau edaran yang diberikan kepada perusahaan maupun para pengusaha berkaitan dengan adanya fatwa MUI tersebut.

"Kami juga telah melakukan pengawasan satu minggu terakhir ini, yang kami lakukan secara berkala pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang, sasaran utamanya ya  mal dan hotel," terangnya

Pengawasan itu dilakukan juga untuk melindungi hak dari para pekerja jika ternyata ada pemaksaan untuk memakai atribut tersebut.

Fatwa MUI tersebut memang bersifat umum  sehingga pemantauan pun akan tetap dilakukan kendati peraturan langsung dari Pemerintah Kota Malang juga belum ada.

“Ini baru pertama kalinya, karena tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada fatwa terkait hal itu," tandas Bambang.

Namun sampai saat ini, lanjut Bambang, memang belum ada pengaduan dari para pekerja terkait dengan pemaksaan mengenakan atribut yang bertentangan dengan fatwa MUI tersebut.

" Kendati belum ada laporan tapi ya tetap dalam pengawasan kalau misalnya ada yang ada memaksakan ya kami akan sikapi secara tegas," terangnya.