Dispenda Kota Malang Lakukan Pematokan Lahan Penunggak Pajak

Dec 07, 2016 18:08
Tim Operasi Penagihan Dispenda Kota Malang ketika memasang patok di objek penunggak pajak, Rabu (7/12/2016) (Foto : Dispenda Kota Malang for MalangTIMES).
Tim Operasi Penagihan Dispenda Kota Malang ketika memasang patok di objek penunggak pajak, Rabu (7/12/2016) (Foto : Dispenda Kota Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Situasi jelang tutup tahun dengan pencapaian target yang memuaskan, tak membuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang bersikap melunak kepada para pengemplang pajak.

Baca Juga : Semarak 70 Tahun Koperasi, Abah Anton Lepas 600 Peserta Gerak Jalan

Upaya untuk terus meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak (WP) guna memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya tak henti digalakkan dinas yang mulai tahun depan berganti nama menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut.

Contohnya Rabu (7/12) siang, Tim Operasi Penagihan Dispenda melakukan pematokan terhadap objek pajak yang memiliki tunggakan di wilayah Kecamatan Blimbing dan Kedungkandang.

Sedikitnya delapan objek pajak berupa lahan dan tanah kosong menjadi sasaran operasi kali ini. Diantaranya lahan di Jalan Raya Tlogowaru, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Burung Gereja, Jalan Danau Kerinci Raya, Jalan Danau Tondano Raya dan Jalan Simpang Sulfat Selatan. Rata-rata pemiliknya menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 10 tahun.

“Pematokan ini kami lakukan sebagai langkah komunikasi dengan WP yang menunggak PBB dan sulit dicari keberadaannya. Namun selanjutya akan menjadi langkah tegas Dispenda sebelum ditingkatkan ke ranah hukum,” seru Kepala Dispenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Adapun pematokan dilakukan karena selama ini para pemilik lahan alias WP bersangkutan tak kunjung menunjukkan itikad baik dalam hal menyelesaikan tanggungan PBB atas lahan masing-masing. Pihak Dispenda pun acapkali kesulitan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada para WP tersebut.

Baca Juga : Wali Kota Nonsan Korea Selatan Gandeng Kota Malang

Alasannya beragam, mulai dari ketidaksesuaian alamat para WP sehingga SPPT tidak sampai tujuan, ketidaktahuan kepemilikan aset WP bersangkutan, hingga unsur kesengajaan dari pemilik lahan yang memang bandel dan tidak beritikad baik untuk segera membayar pajak.

“ Untuk WP yang belum tahu, pematokan ini menjadi informasi kepada mereka supaya segera melapor ke kantor kami. Tentu jika tunggakan pajaknya sudah diselesaikan, patok-patok tersebut boleh dilepas,” sambung Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Rencananya, tindakan pematokan lahan dan bangunan penunggak PBB masih akan dilakukan sepanjang pekan ini. Tim Operasi Penagihan Dispenda disebar ke tiga kecamatan lain yang belum didatangi, yakni wilayah Kecamatan Lowokwaru, Sukun dan Klojen.

Topik
PBBPajakWajib PajakdeispendaKota Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru