Suasana sidang tipiring pelanggaran perda Kabupaten Malang yang digelar di ruang rapat BKD Kabupaten Malang, Kamis (24/11).

Suasana sidang tipiring pelanggaran perda Kabupaten Malang yang digelar di ruang rapat BKD Kabupaten Malang, Kamis (24/11).



MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Malang  tidak main-main dalam usaha menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap para pelanggar perda.

Hal ini terlihat di ruang rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang di Jalan Agus Salim No 7 Malang yang disulap  menjadi ruang meja hijau bagi para pelanggar tindak pidana ringan (tipiring), Kamis, (24/11). 

Sidang tipiring yang digelar oleh Satpol PP dan Linmas Pemerintah Kabupaten Malang bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta Pengadilan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Kepanjen itu berlangsung sampai tiga jam. Kasus didominasi pelanggaran Perda No 11/2007, yakni tidak memiliki izin  mendirikan bangunan (IMB).

"Pelanggaran Perda No 11/2007 memang yang terbanyak, yaitu kasus IMB sebanyak 8 pelanggar," kata hakim tunggal dari Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Sutiyono.
Sedangkan yang lainnya dituntut atas pelanggaran terhadap Perda No 12 Tahun 2007, yakni tidak memiliki izin gangguan (HO) sebanyak 7 pelanggar. 

"Total pelanggar yang kita sidang tipiring hari ini sejumlah 15 orang dari pemilik usaha yang ada di Kabupaten Malang," ujar Sutiyono. 

" Dia menambahkan, dari 15 pelanggar tersebut, ada pemilik usaha yang datang sendiri. Namun ada juga yang diwakilkan.

Setelah menjalani sidang dan mendapat putusan dari hakim, para pelanggar dipersilakan melaksanakan putusan, yakni memilih membayar denda atau menjalani hukuman kurungan penjara. 
Jumlah denda yang dikenakan maupun lamanya waktu kurungan yang diberikan juga bervariasi. "Total rencana penuntutan keseluruhan denda hasil pelanggaran yang harus dibayar adalah Rp 170.576.785," terang Sutiyono.

Denda sebesar itu nantinya akan langsung masuk ke kas negara. (*)

End of content

No more pages to load