Dirut RSUD dr Soedono Madiun dr Bangun Tripsila Purwaka (foto: adi s/surabayaTIMES)
Dirut RSUD dr Soedono Madiun dr Bangun Tripsila Purwaka (foto: adi s/surabayaTIMES)

MALANGTIMES - Setelah sempat menunggak, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhirnya membayar tagihan RSUD dr Soedono Madiun. Ke depan juga akan dibuat program bersama untuk mempermudah proses tagihannya.


"Tagihan kita lebih dari 70% sudah terbayar. Jadi setelah ada pemberitaan itu, saya langsung dihubungi BPJS Regional Jawa Timur. Maka dalam kesempatan itu saya sampaikan memang ada keterlambatan pembiayaan," kata Dirut RSUD dr Soedono Madiun dr Bangun Tripsila Purwaka, saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (7/11/2016).

Baca Juga : Rektor UM Benarkan Ada Dosen yang Positif Covid-19

Bangun menambahkan, tunggakan itu terjadi karena pembayarannya masih dalam proses verifikasi. Beberapa hari setelahnya sudah terbayarkan. Dari tagihan Rp 9,9 miliar, sedikitnya yang sudah dibayar oleh BPJS mencapai Rp 7 miliar

"Jadi setelah pemberitaan itu tagihannya kan Rp 9,9 miliar, langsung dibayar sebesar Rp 7 miliar. Sehingga sisanya sekitar Rp 2,9 miliar. Sisanya ini ada yang karena kesalahan koding dan sebagainya sebanyak Rp 1,5 miliar. Lalu yang sekitar Rp 1,4 adalah klaim menunggu giliran. Sisanya ini antrie mburi pancenen. Jadi ini sudah klir," kata mantan Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian RSU dr Soetomo ini.

Selanjutnya, Bangun berharap, pihak BPJS beserta rumah sakit daerah membuat model pembayaran verifikasi di kantor (Verdika). Dengan model ini diharapkan tidak akan terjadi lagi tunggakan pembayaran.

"Kalau saat ini verifikasi dilakukan di rumah sakit oleh BPJS, kedepan kita yang mengirim data ke BPJS setempat. Nanti prinsipnya, BPJS langsung membayar apa yang kita sodorkan. Pokoke klaimmu piro ta bayar. Cuma, nanti kita (dengan BPJS) akan melakukan uji petik dalam arti jika ada kesalahan perhitungan tinggal kita kondisikan sesuai kebutuhan. Jadi insyaallah ke depan akan lebih baik," papar Bangun.

Sementara itu, Kepala BPJS Regional VII Jatim Handaryo mengakui pihaknya telah melakukan pembayaran tunggakan sesuai prosedur yang berlaku.

"Ini saya masih di luar kota, belum sempat cek. Untuk RSUD Saiful Anwar sepertinya memang baru mengajukan tagihannya. Kemungkinan KC Malang mengajukan dropingnya juga sesuai tagihan yang masuk," kata Handaryo saat dikonfrimasi melalui ponselnya.

Diberitakan sebelumnya, tunggakan BPJS Kesehatan mencapai Rp 106 miliar. Tunggakan di RSUD dr Soedono Madiun, dari jumlah tunggakan sebesar Rp 9,9 miliar, baru hanya dibayar Rp 2,5 miliar. Artinya, masih ada sisa tunggakan sekitar Rp 7,4 miliar.

Baca Juga : Viral Dosen UM Disebut Positif Covid-19 setelah Ikut Pelatihan Petugas Haji di Surabaya

Demikian juga dengan RSUD Syaiful Anwar Malang yang tagihannya mencapai Rp 95 miliar, namun hingga kini belum dibayar sepeser pun.


Terkait hal tersebut, pihak DPRD Jatim meminta RSUD yang ada di daerah selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim. Dengan begitu, sejumlah permasalahan di daerah cepat teratasi, termasuk soal BPJS ini. 
Handaryo saat itu menerangkan, pihaknya siap memenuhi panggilan DPRD Jatim untuk menjelaskan persoalan ini.

“Kami siap memberikan penjelasan. Tentu saja kami akan mengumpulkan data dahulu. Jika waktunya tidak mepet, kami siap memberi penjelasan by data. Kalau nanti terlalu mepet, kami minta waktu untuk mengumpulkan data lebih dulu,” kata Handaryo. 


Lebih lanjut diterangkan, pihak BPJS akan mempelajari tagihan tersebut. Jika memang tagihan dari rumah sakit itu melampaui batas 15 hari, pihaknya siap membayar dendanya. Selain itu, saat ini cash flow BPJS dalam kondisi yang baik.

“Nanti akan kita lihat dulu datanya. Kalau belum sampai 15 hari penagihan, ya kita tidak perlu membayar denda. Tapi jika lebih dari 15 hari, kita siap membayar denda 1% sesuai peraturan yang berlaku. Yang jelas, cash flow kita (BPJS) kondisinya saat ini sedang baik,” tandas Handaryo.