Walikota Malang: Kepala Sekolah Wajib Terapkan Bebas Pungli

Oct 21, 2016 17:18
Walikota Malang HM Anton saat mengukuhkan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Aula Dinas Pendidikan (Foto: Ahmad Fauzan/ MalangTIMES)
Walikota Malang HM Anton saat mengukuhkan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Aula Dinas Pendidikan (Foto: Ahmad Fauzan/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Walikota Malang, HM Anton menegaskan kepada kepala sekolah agar benar- benar menerapkan bebas pungutan liar (pungli).

Baca Juga : Dampak Covid-19, Beasiswa LPDP ke Luar Negeri Ditunda Tahun Depan

Hal tersebut ia sampaikan saat Pengukuhan Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Kota Malang di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang, Jumat (21/10/2016).

Pengukuhan ini berdasarkan keputusan Walikota Malang Nomor : 821.2 / 225-229 / 35.73.403 / 2016 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

HM Anton menyampaikan agar apa yang telah diembankan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kepala sekolah harus pandai-pandai mengatur kegiatan yang berlangsung di sekolah serta menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan termasuk diantaranya jam kerja wajib 8 jam.

“Sekolah SD dan SMP harus berhati-hati dengan pengambilan kebijakan penarikan iuran jangan sampai menimbulkan masalah karena sekecil apapun penarikan termasuk menjadi pungli dan grativikasi. Karena tugas utama kepala sekolah adalah mengawasi dan mengelola sekolah. Profesional berkenaan dengan program sekolah harus bebas pungli. Saya tidak mau ada laporan masyarakat karena terjadi pungli di sekolah," tegas Anton.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Maka dari itu telah dibentuk SATGAS bebas pungli untuk antisipasi pelanggaran pejabat baru. Masyarakat dipersilahkan untuk melakukan pengaduan dengan membawa bukti berkenaan adanya pungli dan langsung ditindaklanjuti, apabila terbukti akan diberi sanksi tegas dari pemecatan hingga undang-undang tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

Dalam pengukuhan sendiri, ada sebanyak 21 orang kepala sekolah dikukuhkan. Diantranya Dra. Yuniarti Sulistyorini (Kepsek SDN Bandulan 4), Misgiarti (SDN Polowijen 3), Drs. Mochamad Solikin (SMPN 22 Kota Malang), Drs. Musthafa. M.Pd.i, dan lainnya.    

 

Topik
HM.AntonKepala SekolahBebas PungliPendidikan di Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru