kongkalikong ilustrasi

kongkalikong ilustrasi


Pewarta

Heryanto

Editor


KPK Awasi Kongkalikong Pejabat Malang Raya

JATIMTIMES - Kasus upeti pada saat pembahasan APBD di Kota Malang sebenarnya bukan hal yang baru. Pada 2014 lalu, warga Malang dihenyakkan dengan berita di media massa mengenai upeti 1 persen untuk anggota DPRD Kota Malang ketika membahas APBD. 

Bukannya kapok ketika aibnya tersebar ke masyarakat, wakil rakyat ini mengulangi lagi perbuatannya pada saat pembahasan perubahan APBD 2015. Mereka kembali meminta upeti agar pembahasan APBD lancar. 

Eksekutif bukannya menolak permintaan upeti, tapi mereka malah melakukan kongkalikong dengan oknum dewan. Tujuannya agar dewan segera mengedok anggaran.

Berbeda dengan kasus upeti 2014 yang menguap begitu saja, kali ini kasus upeti pada saat pembahasan anggaran APBD 2015 tercium oleh KPK. 

Bahkan, KPK saat ini sudah mengantongi bukti rekaman antara oknum dewan dengan oknum eksekutif. Beberapa anggota legislatif sudah dimintai keterangan. Pun demikian dengan beberapa anggota eksekutif. 

Bukti rekaman yang dikantongi KPK tersebut juga sudah didengarkan kepada beberapa anggota dewan dan pejabat eksekutif Pemkot Malang. 

Namun, pada saat didengarkan rekaman oleh KPK, para saksi yang dipanggil KPK, nyaris semuanya berbohong. 

"Saya sudah dipanggil dan diperiksa KPK pada Juni lalu. Saya didengarkan rekaman antara Pak Arif (Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dengan beberapa kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah), termasuk juga obrolan dengan Pak Cip (mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono)," kata salah satu saksi yang pernah dipanggil dan diperiksa KPK. Sumber ini meminta namanya dirahasiakan.

Dalam rekaman tersebut, jelas terdengar percakapan antara Arif dengan beberapa kepala SKPD. 
Menurutnya, ada percakapan dimana Pak Arif sedang bertanya-tanya kabar dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang Wasto, Sekda, dan beberapa kepala dinas lainnya.

"Dalam rekaman dengan salah satu kepala dinas misalnya, Pak Arif awalnya bertanya kabar. Pak Arif memanggil telepon dengan sebutan Gus, sedangkan Pak si kepala dinas memanggil Pak Arif dengan sebutan Syeh," terangnya.

Nah, di salah satu bagian rekaman yang didengarkan KPK, lanjut sumber tersebut, ada pernyataan bahwa Arif sedang menanyakan buceng. 

Buceng dalam masyarakat Jawa adalah sejenis tumpeng. Hanya saja, kerucut buceng lebih kecil jika dibandingkan dengan tumpeng.

Sedangkan si kepala dinas menjawab bahwa buceng segera meluncur. Dirinya masih di perjalanan. Mendengarkan pernyataan itu, Arif meminta agar buceng segera diluncurkan ke rumah dinasnya.

"Waktu saya ditanyai KPK, saya mendengarkan obrolan tersebut. Saya tahu betul bahwa itu merupakan suara Pak Arif dan kepala dinas. Namun, ketika ditanya apakah saya mengenal suara tersebut, saya berbohong. Saya mengatakan bahwa saya tidak mengenal suaranya," lanjut dia.

Masih menurut sumber tersebut, Kebohongan itu dia lakukan karena dirinya berusaha untuk melindungi teman. 

"KPK sih memang kelihatannya meragukan keterangan saya. Penyidik bilang dan bertanya lagi, masak gak kenal dengan suara tersebut. Saat itu, tetap saya jawab bahwa saya tidak mengenal suara tersebut," paparnya.

Dari cerita beberapa temannya, baik di eksekutif maupun di legislatif, lanjutnya, sebagian besar mereka memberikan keterangan yang tidak jujur. 

"Seandainya saya bilang jujur, maka banyak pejabat di Kota Malang yang akan masuk penjara," tambah dia.

End of content

No more pages to load