Lahan sawah yang dikeringkan dan siap-siap dibangun perumahan di Dusun Babatan, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso ini harus dijadikan sawah lagi jika pengusahanya tidak ingin dipidana.
Lahan sawah yang dikeringkan dan siap-siap dibangun perumahan di Dusun Babatan, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso ini harus dijadikan sawah lagi jika pengusahanya tidak ingin dipidana.
Diincar Pengembang, Lahan Pertanian Kritis

MALANGTIMES - Benarkah ada sindikat dalam pembahasan rencana detail tata ruang kecamatan (RDTRK) dan revisi perda rencana tata ruang wilayah (RTRW)? Anggota DPRD Kabupaten Malang kompak membantah adanya sindikat.

Indikasi adanya sindikat dalam pembahasan 
RDTRK dan RTRW pertama kali dilontarkan Bupati LIRA M. Zuhdy Achmadi. Sindikat itu bertujuan agar dalam RDTRK dan RTRW nantinya melegalkan adanya alih fungsi lahan di Kecamatan Pakis dan Pakisaji, kawasan yang selama ini diincar pengusaha untuk dijadikan perumahan dan kawasan usaha industri.

Anggota sindikat ini, terang Didik, sapaan M. Zuhdy Achmadi, terdiri dari beberapa pejabat eksekutif, sebagian anggota DPRD Kabupaten Malang, konsorsium pengusaha, bahkan juga ada tokoh ulama. Mereka ini bersatu untuk bersiasat mengakali UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Anggota Pansus RTRW DPRD Kabupaten Malang Mustofa Hadi membantah adanya sindikasi untuk mengalihfungsikan lahan pertanian. "Saya yang termasuk getol menentang adanya alih fungsi dalam pembahasan RDTRK mapun RTRW. Memang ada sebagian anggota dewan yang berbeda pendapat dengan saya. Tapi menurut saya, itu merupakan bagian dari dinamika, bukan bagian dari sindikat," jelas Gus Top, panggilan karib Mustofa Hadi.

Walaupun membantah adanya sindikasi dalam penyusunan regulasi, namun politisi dari Partai Demokrat tersebut mengakui adanya kejanggalan dalam pembahasan RTRW kali ini. Kejanggalan yang paling mencolok adalah adanya penyusunan RDTRK terlebih dahulu. Padahal, seharusnya yang dibahas paling awal adalah RTRW nya, baru setelah itu turunannya seperti RDTRK. "Kami hanya menerima lemparan RDTRK dan RTRW dari eksekutif. Mengapa yang dilempar terlebih dahulu kok RDTRK dulu, silakan tanya kepada eksekutif," ucap Gus Top.

Anggota pansus perda RTRW DPRD Kabupaten Malang dari Partai Demokrat Mustofa Hadi termasuk salah satu anggota dewan yang menentang alih fungsi lahan.

Senada dengan Gus Top, Ketua Pansus RTRW DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq juga membantah adanya sindikat dalam penyusunan RDTRK maupun RTRW. Dia membantah adanya pembahasan RDTRK di Kecamatan Pakis ada kaitannya dengan rencana alih fungsi pertanian. Apalagi dikaitkan dengan nama pengusaha yang sudah terlanjur membeli lahan sawah seluas 200 hektare. "Saya termasuk yang ngotot mempertahankan lahan pertanian dipertahankan. Dalam RDTRK Pakis, tidak ada mengalihfungsikan lahan pertanian. Dalam RDTRK Pakis hanya menjadikan sembilan desa menjadikan kawasan perkotaan," ucap Zia.

Kesembilan desa yang dijadikan kawasan perkotaan di antaranya adalah Mangliawan, Saptorenggo, Pakisjajar, Sekarpura, Bunutwetan, dan Pakiskembar. Menurut Zia, menjadikan kawasan perkotaan di Pakis tetap mempertahankan lahan pertanian. Hanya saja akses dan infrastrukturnya yang ditingkatkan sesuai standar perkotaan. 

Sebagai penambah wawasan saja, dalam UU 26/2007 tentang Penataan Tata Ruang Wilayah, pada pasal 1 ayat 23 dijelaskan, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama BUKAN PERTANIAN dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan perekonomian.