Pembahasan RTRW Dibuat Tak Prosedural, Tanda Sindikat Bermain

Diincar Pengembang, Lahan Pertanian Kritis

MALANGTIMES -  Ada sindikat besar dalam peralihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Malang. Anggota sindikat ini tak main-main. Mereka adalah konsorsium pengusaha, sebagian anggota DPRD, beberapa pejabat eksekutif di Pemerintah Kabupaten Malang, dan ada juga tokoh ulama. Adanya indikasi sindikat dalam alih fungsi lahan ini disampaikan oleh Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang M. Zuhdy Achmadi. Menurutnya, sindikat ini akan membuat berbagai cara agar keinginannya mengubah lahan pertanian menjadi perumahan atau kawasan industri tercapai. 

Kerja sindikat tersebut, terang Didik, sapaan akrab M. Zuhdy Achmadi, sangat terstruktur dan teroganisir. Ini karena anggota sindikatnya mempunyai peran dan jabatan penting, baik di eksekutif maupun legislatif. 

Indikasi permainan sindikat tersebut, terang Didik, adalah adanya banyak tekanan yang dialami Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang yang menolak rencana alih fungsi.

Sejak 2014 lalu, dinas pertanian dan perkebunan di bawah Tomie Herawanto tak pernah mengeluarkan izin alih fungsi. Tomie dan stafnya patuh kepada amanat UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU 41/2009 jelas dinyatakan, alih fungsi tak bisa dilakukan dengan alasan apapun, kecuali untuk kepentingan umum. Sedangkan pembuatan perumahan ataupun kawasan industri bukan termasuk kepentingan umum.

UU 41/2009 juga menjelaskan, lahan pertanian pangan ini dijadikan dasar untuk pembahasan perda RTRW (rencana tata ruang wilayah). Bukan sebaliknya, RTRW dibuat untuk menghilangkan lahan pertanian pangan. "Dalam UU 41/2009 sudah jelas, siapapun yang terlibat mengalihfungsikan lahan pertanian, baik itu pejabat maupun pengusaha, akan dikenai sanksi penjara dan denda. Saya sangat salut dengan Pak Tomie, LIRA mendukung langkah dinas pertanian dan perkebunan," kata Didik.

Bupati LIRA M. Zuhdy Achmadi akan mengerahkan anggotanya se Kabupaten Malang untuk menginventarisasi lahan persawahan yang saat ini akan dialihfungsikan oleh pengusaha.

Nah, jelas Didik, ketika Tomie tak bisa diajak kompromi, sindikat ini mulai bergerak melakukan berbagai cara. Termasuk di antaranya melakukan penekanan kepada Tomie secara pribadi. "Pak Tomie masih dibela Bupati Malang Rendra Kresna. Kalau Pak Bupati enggak di belakang Pak Tomie, tentu beliaunya sudah dimutasi," lanjut Didik.

Gerakan yang dilakukan sindikat ini akhirnya adalah membuat rencana detail tata ruang di Kecamatan Pakis dan Pakisaji, dua kawasan yang selama ini diincar pengusaha untuk dijadikan perumahan dan kawasan industri. 

Hanya saja, terang Didik, keanehan mulai muncul ketika RDTRK yang dibahas saat ini berlandaskan pada Perda 3/2010 tentang RTRW.  RDTRK saat ini sedang diserahkan ke provinsi untuk dimintai persetujuan. Dalam RDTRK yang dilempar ke provinsi, ada banyak lahan yang dialihkan fungsi. "Momen adanya jalan tol dijadikan dasar untuk mengalifungsikan banyak lahan pertanian. Ini yang tak benar. Seharusnya, yang terdampak jalan tol saja yang dialihfungsikan, yang lainnya tak boleh dialihfungsikan. Di sinilah peran sindikat bermain, sehingga banyak lahan bisa dialihfungsikan," sambung dia. 

Keanehan lainnya, papar Didik, ketika RDTRK sedang dibahas Pemprov Jatim, saat ini DPRD Kabupaten Malang malah membahas revisi RTRW yang baru. Sama halnya dengan RDTRK, pembahasan RTRW ini akan menjadikan lahan pertanian sebagai kawasan pemukiman dan industri. 

"Seharusnya, RTRW dulu yang dibahas, baru RDTRK. Ini malah kebalik, RDTRK dibahas dulu dengan landasan Perda RTRW 2010. Namun, di sisi lain, perda RTRW 2010 itu justru akan direvisi. Kalau bukan sindikat, tentu gak bisa bermain-main dengan regulasi," terang Didik.

Nah, untuk melawan gerakan sindikat alih fungsi ini, LIRA Kabupaten Malang akan menggunakan jaringannya untuk melakukan pengawasan. Mulai Senin (3/10/2016) besok, LIRA akan mendata lahan pertanian mana saja yang saat ini dikeringkan. Dan lahan sawah mana saja yang dijadikan pemukiman. 

Ketika data sudah ditemukan, dia akan melaporkan kasus ini kepada kepolisian atau kejaksaan. Sebab, jelas dalam UU 41/2009 bahwa alih fungsi lahan termasuk delik pidana. "Tak menutup kemungkinan akan langsung kami laporkan ke KPK. Sebab, KPK sudah datang ke Kabupaten Malang dan sangat tertarik dengan kasus banyaknya alih fungsi lahan di wilayah ini," jelasnya.

Top