Suasana FGD DPD RI di gedung Rektorat Universitas Brawijaya (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)
Suasana FGD DPD RI di gedung Rektorat Universitas Brawijaya (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Peran sejumlah pihak dalam pembangunan bangsa memang sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan komitmen DPD guna melakukan perbaikan kelembagaannya guna pembangunan bangsa yang lebih baik lagi, DPD RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di ruang sidang Universitas Brawijaya (UB), Jumat (30/9/2016).

FGD dengan tema Penguatan DPD RI dan Arah Pengaturan Tata Tertib sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ini dihadiri oleh akademisi dosen dan praktisi hukum di Malang.

Wakil Ketua Pansus Tatib DPD RI Fahira Idris SE., MH, saat ditemui di lantai 7 gedung Rektorat UB mengatakan, saat ini perlu penguatan UU dan mengubah stigma masyarakat tentang peran DPD bahwa benar- benar melakukan tugas dan kewajiban sesuai jalurnya.

"Penguatan DPD ini dalam rangka menjawab kritikan masyarakat yang menilai bahwa peran DPD RI yang tidak begitu signifikan. Padahal dalam praktiknya rancangan undang-undang yang kita hasilkan jumlahnya jauh dengan yang dihasilkan oleh DPR RI," jelas Fahira Idris SE., MH, 

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Menurut Fahira penguatan DPD RI sangat perlu dilakukan jika terkait dengan fungsi dan peran DPD RI yang telah mengajukan 68 Rancangan Undang-Undang (RUU), 245 pandangan dan pendapat, 76 pertimbangan dan 184 hasil pengawasan dalam kurun waktu Oktober 2004 sampai dengan Agustus 2016.

"Hasil kerja kita itu semua akan sia-sia jika artikulasi hasil yang dicapai tidak maksimal, sehingga perlu dilakukan penguatan DPD RI melalui FGD dengan masukan dari para akademisi dan praktisi hukum peserta FGD ini," jelas senator dari daerah Jakarta ini.

Peran DPD RI juga mulai dilirik oleh masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan permasalahan yang dialami di setiap daerah asal pemilihan para anggota DPD RI, karena  pada sidang 2015-2016 saja sudah ada 7.621 permasalahan daerah yang disampaikan kepada DPD RI.