ilustrasi (istimewa)
ilustrasi (istimewa)

MALANGTIMES - Pemilik kendaraan bermotor di Jatim boleh bergembira. Pemprov Jatim kembali mengeluarkan kebijakan pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jatim tahun 2016.

Pemberian keringanan pajak itu sebagaimana disebutkan dalam surat Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Timur Nomor 970/4458/120.22/2016. Itu berkaitan dengan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahun dan bea balik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Baca Juga : Viral Surat Stafsus Jokowi untuk Camat, Dicoreti Bak Skripsi hingga Berujung Minta Maaf

Kepala Dispenda Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan, tujuan pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor ini tak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

Program dari pemprov ini memberikan berbagai kemudahan. Antara lain pembebasan dan keringanan pajak kendaraan bermotor yang meliputi, pertama, pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga bea balik  nama kendaraan bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) bagi kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, dan roda empat. Kedua, pembebasan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih.

Pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan pajak ini dilakukan sejak tanggal 5 September 2016 sampai 3 Desember 2016. "Kami mengimbau kepada masyarakat di Jawa Timur agar memanfaatkan hal ini dengan baik," kata Bobby.

Sementara itu, Wali Kota Malang H M. Anton mendukung upaya dari pemprov itu. Dengan program itu, diharapkan peningkatan kesadaran warga untuk membayar pajak semakin tinggi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sendiri juga sudah me-launching program sunset policy, yakni penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) di bawah tahun 2012 sehingga makin meringankan warga.

Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19

"Semangat sunset policy dan program Dispenda Jawa Timur ini sama, yakni meringankan beban masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar pajak," kata Anton.

Wali kota berharap nantinya semua program perpajakan  bisa membuat masyarakat sadar pajak. Sebab, dampak positif dari membayar pajak ini adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri. (*)