Unggul Nugroho, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Gerindra saat mengkonfirmasi adanya dugaan kadernya mendistribusikan KIP, Kamis (08/09/2016) (Foto : Nana/MalangTIMES)

Unggul Nugroho, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Gerindra saat mengkonfirmasi adanya dugaan kadernya mendistribusikan KIP, Kamis (08/09/2016) (Foto : Nana/MalangTIMES)


Pewarta

Nana

Editor


MALANGTIMES - Partai Gerindra Kabupaten Malang menyatakan secara tegas menolak disebut menunggangi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukkan untuk masyarakat penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015 dan 2016 mengacu pada laporan masyarakat yang secara khusus disampaikan ke MalangTIMES.

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Unggul Nugroho, Anggota Partai Gerindra Kabupaten Malang yang sekaligus Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, di ruang kerja lantai 2 DPRD Kabupaten Malang, Kamis (08/09/2016).

“Dimana dan siapa orangnya yang menyatakan bahwa Gerindra ikut serta menunggangi KIP. Bahkan saya baru tahu dari Malangtimes kalau masalah KIP ini juga menyeret beberapa partai politik dalam pendistribusiannya ke masyarakat,”tegas Unggul Nugroho.

Unggul juga menyatakan kalau memang ada data valid serta kader Gerindra melakukan hal tersebut, masyarakat bisa segera melaporkan kepadanya atau kepada DPRD untuk segera ditindaklanjuti.

“Sampai saat ini belum ada masyarakat yang melaporkan tentang permasalahan KIP. Kalau pun ada masyarakat yang dirugikan oleh ulah parpol, silahkan laporkan. Apalagi ini merupakan bantuan langsung bagi anak sekolah yang tidak mampu. Kita dari Gerinda sekali lagi tidak pernah dan tidak tahu tentang KIP apalagi menjadi pendistribusi kartu,”ungkapnya.

Mencuatnya Partai Gerindra dalam permasalahan KIP, berasal dari laporan salah satu Kecamatan yang menyatakan bahwa ada tiga partai yang memegang KIP, yaitu Perindo, PDI-P dan Gerindra.

Meskipun di kecamatan tersebut, data KIP yang di bawa Gerindra memang tidak bisa MalangTIMES akses.

“Partai Gerinda secara politik jelas akan membantu dan mensejahterakan rakyat. Tetapi tentunya tanpa melanggar dan menabrak aturan yang ada. Gerindra juga akan fokus mendampingi kebijakan pembangunan di Kabupaten Malang khususnya tentang pendidikan,” lanjut Unggul.

“Kita fokus pada pendidikan, terutama mengenai infrastrukturnya. Kalau tentang KIP, sekali lagi kami tidak mengetahuinya. Misalnya ada kader Gerindra melakukan itu silahkan laporkan,”ucap Unggul.

Ditanya mengenai kolega partai lainnya yang ikut memegang KIP, Unggul cuma menyatakan itu urusan kebijakan rumah tangga masing-masing. Tetapi kalau ada permasalahan di lapangan mereka wajib bertanggungjawab.

“Kalau terjadi KIP tidak bisa diklaim, ganda atau salah sasaran, ya kejar mereka yang memberikan kartu itu. Pencitraan juga harus tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku,”pungkasnya.

Tag's Berita KIP, Partai Gerindra

End of content

No more pages to load