Ada Dua Versi Kartu Indonesia Pintar di Lapangan

Sep 09, 2016 09:03
KIP yang berada di wilayah kec. Kromengan, antara versi PDI-P dan Perindo yang berbeda di nomor KIP dan nomor KKS meskipun nama pemiliknya sama (Foto : Nana/MalangTIMES)
KIP yang berada di wilayah kec. Kromengan, antara versi PDI-P dan Perindo yang berbeda di nomor KIP dan nomor KKS meskipun nama pemiliknya sama (Foto : Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ada dua versi berbeda dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didistribusikan oleh dua Partai Politik, yaitu Partai Perindo dan PDI-P di lapangan, terutama yang di temukan secara langsung di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Perbedaan versi dari KIP ini cukup fatal dan bisa menimbulkan tidak tercairkannya dana bantuan anak sekolah dari keluarga tidak mampu yang disebabkan Nomor KIP dan Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas satu nama penerima sasaran berbeda.

Hal ini di sampaikan oleh Dwi Prayono, Ketua Pengurus Anak Cabang PDI-P Kec. Kromengan, Kamis (08/09/2016).

“Perbedaan nomor ini telah membuat penerima sasaran KIP tidak bisa mencairkan dananya. Ini sudah terjadi di Desa Jatikerto dan Desa Peniwen yang membuat warga akhirnya protes mempertanyakan hal tersebut saat akan mencairkan KIP Tahap 03 Tahun 2015 dan 2016,”kata Dwi sambil memperlihatkan dua KIP dengan satu nama yang sama tetapi bernomor beda yang didistribusikan partainya dan Partai Perindo.

KIP yang didistribusikan di Kecamatan Kromengan dengan jumlah 290, menurut versi PDI-P dan sekitar kurang lebih 600 dari versi Perindo dengan asumsi rata-rata per desa diatas 100 penerima, menimbulkan kebingungan di Pemerintah Kecamatan.

“Tentang hal ini, kami dari PDI-P telah melakukan koordinasi dengan Camat dan Pemerintah Desa agar perbedaan ini segera diselesaikan dengan mengundang secara kedinasan kepada PDI-P dan Perindo. Karena adanya rumor bahwa PDI-P yang mendata penerima sasaran secara keseluruhan di tingkat Kecamatan,”katanya.

Dwi juga menyatakan bahwa kader-kader ranting PDI-P yang mendistribusikan KIP mekanismenya secara langsung, yaitu dibagikan sesuai dengan data yang diterima dan di instruksikan DPC PDI-P.

Sementara, untuk Perindo melalui Perangkat desa terlebih dahulu lantas kader-kader desa membagikannya ke warga penerima.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

“Tetapi sebelumnya kita koordinasi dengan Pemerintah Desa tentang data KIP ini agar tidak terjadi data ganda atau salah sasaran. Ternyata, setelah kita croscek banyak data ganda dengan nomor yang berbeda pula. Maka kami hentikan dulu distribusi KIP ke masyarakat,”terangnya sambil menyatakan juga bahwa KIP yang kini beredar adalah versinya Perindo.

KIP yang di kirim oleh penyedia jasa yaitu PT. Satria Antaran Prima Express dan PT. Dexter Ekspressindo ke tingkat Kabupaten melalui Kantor DPC yang di tindaklanjuti dikirimkan kepada PAC dengan surat tugas pendistribusian KIP, menurut Dwi juga sangat membingungkan.

“Dari DPC hanya menyuruh distribusi ke alamat penerima sasaran, informasi lebih lanjut disuruh menghubungi lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan. Ternyata di UPTD Pendidikan juga saat kami koordinasi dengan Camat, tidak mengetahui data KIP ini,”katanya.

Adanya dua versi yang berbeda dari dua Partai Politik yang membawa KIP kepada warga juga muncul di beberapa kecamatan yang terpantau MalangTIMES, baik Kecamatan Kepanjen, Sumberpucung, maupun Wajak.

Di kesempatan lain, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerinda, Unggul Nugroho menyatakan ketidaktahuaannya tentang permasalahan KIP.

“Saya tidak mengetahuinya, mas. Bahkan di DPRD ini tidak ada pembicaraan tentang persoalan KIP. Masyarakatpun belum ada yang laporan tentang masalah tersebut,”katanya di Ruang Kerja lantai 2 DPRD kab. Malang.

Topik
Dua Versi KIPPDI PPartai Perindo

Berita Lainnya

Berita

Terbaru