Partai Perindo dan PDI-P Berdalih Hanya Jadi Jasa Pengirim KIP

Sep 09, 2016 08:56
Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Malang memantik masalah di berbagai wilayah kecamatan, saat Parpol menjadi "Jasa kirim" KIP ke rumah warga penerima (Foto : Nana/MalangTIMES)
Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Malang memantik masalah di berbagai wilayah kecamatan, saat Parpol menjadi "Jasa kirim" KIP ke rumah warga penerima (Foto : Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Merebaknya persoalan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Malang oleh dua partai politik, Perindo dan PDI-P menimbulkan tanda tanya. Apa peran kedua parpol ini dalam KIP?

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Dalam Mekanisme yang di buat oleh Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai Program Indonesia Pintar menggunakan KIP, proses pendataan penerima berasal dari anak usia 6-21 tahun penerima KKS yang berasal dari basis data terpadu plus berisi nama dan alamat anak penerima KIP.

Setelah selesai maka data tersebut dikirim oleh jasa pengiriman ke rumah penerima sasaran. Penerima mendatangi sekolah, madrasah, lembaga pendidikan lainnya dengan membawa kartu.

Sekolah merekap nama dan informasi anak yang nantinya akan dikirim ke dinas pendidikan/kankemenag kabupaten dan diteruskan ke tingkat provinsi serta ke kemendikbud/kemenag.

Dari pantauan MalangTIMES, peran parpol dalam pendistribusian KIP di beberapa kecamatan dan diduga di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang ke rumah penerima sasaran, meletakkan parpol sebagai jasa pengirim KIP dalam mekanisme yang dibuat TNP2K.

Ada yang menarik dengan mengambil sampel antara Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan, dengan Desa Jenggolo Kec. Kepanjen.

Peran Parpol di Desa Jatikerto diduga melibatkan tiga parpol yaitu Perindo, PDI-P dan Gerinda. Sementara, di Jenggolo hanya PDI-P seperti yang disampaikan Kepala Desanya.

"Di Jenggolo untuk distribusi KIP oleh kader PDI-P yang sempat menimbulkan masalah antara dinas dengan partai, karena data yang berbeda,"ujar Lidyanto, Kades Jenggolo (07/09).

Di Desa Jatikerto, masalah KIP sampai membuat rumah Kasi Kesejahteraan, Suparno, digruduk warganya, karena KIP tidk bisa dicairkan.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

"Salah sasaran, karena warga tahunya kalau bantuan itu yang data Pemerintah Desa dan melalui saya. Dalam KIP, partai yang pegang. Saya saja tadinya tidak bisa meminta data penerima, tapi maksa minta,"terang Suparno.

Chabibah, TKSK Kepanjen juga menyatakan bahwa basis data KIP adalah KKS, tapi untuk tahun ini, ia tidak mengetahui bagaimana tiba-tiba data penerima KIP sudah beredar di warga lewat partai.

"Bahkan beberapa rekan TKSK dibeberapa kecamatan juga menyatakan hal sama dengan yang terjadi di Kecamatan Kepanjen. Mungkin ada mekanisme baru tentang KIP dengan melibatkan parpol,"katanya.

Di lapangan, kader parpol yang berinisial H, menyatakan bahwa ia hanya disuruh untuk mengantarkan KIP ke rumah warga. "Datanya sudah ada dan tertulis, saya tinggal antar saja ke rumah warga,"ujarnya.

Kondisi di lapangan ini sayangnya belum mendapat respon dari petinggi partai bersangkutan. MalangTIMES mencoba mendatangi kantor Partai Perindo di jl. Raya Jatikerto dari jam 09. 00 sampai 11.30 WIB, tetapi tidak ada orang sama sekali.

Begitu pula dengan petinggi PDI-P, saat MalangTIMES mencoba menunggu di kantor Fraksi PDI-P di Gedung DPRD Kab.

Jadi, apakah kedua parpol tersebut dalam masalah KIP hanya sebagai pengirim jasa kartu saja seperti mekanisme yang berjalan dalam Program Indonesia Pintar atau ada tujuan lain?

Topik
Partai PerindoPDI PKIP

Berita Lainnya

Berita

Terbaru