Distribusi Kartu Indonesia Pintar Ditunggangi Dua Parpol

Sep 07, 2016 20:30
Data Penerima KIP dari Partai Perindo yang membuat Pemerintah Desa Kebingungan karena tidak memiliki data tersebut dan menjadi sasaran kekecewaan warga.(Foto : Nana/MalangTIMES)
Data Penerima KIP dari Partai Perindo yang membuat Pemerintah Desa Kebingungan karena tidak memiliki data tersebut dan menjadi sasaran kekecewaan warga.(Foto : Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Tujuannya menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

Baca Juga : Peduli Covid-19, Hawai Grup Sumbang Ratusan APD ke Pemkot Malang

Kenyataan di lapangan, dari pantauan MalangTIMES, KIP di Kabupaten Malang menimbulkan polemik mengenai data penerima sekaligus penyalur KIP. Hal ini disampaikan Camat Wajak, Firmando.

"Data  penerima KIP ini masih kurang valid karena banyak penerima yang seharusnya anak kurang mampu, tapi ironisnya ada yang telah menikah tapi masih mendapatkan KIP. Selain hal tersebut, distribusi KIP dilakukan oleh partai politik,"ujarnya sambil menyampaikan hal tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur.

Selain di Kecamatan Wajak, menurut Alfi Nur Afidatul Chabibah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Kepanjen, KIP baik pendataan maupun distribusinya tidak melalui Pemerintah Desa maupun Kecamatan.

"Kita tidak mengetahui berapa data penerima KIP di Kecamatan Kepanjen. Karena yang mengurus adalah kader partai politik, yaitu Partai Perindo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ini yang membedakan dengan KSK (Kartu Keluarga Sejahtera, red) yang melibatkan unsur desa dan kecamatan,"ujarnya, Rabu (07/09) di Kec. Kepanjen.

Terendusnya peran Partai Perindo dan PDI-P berasal dari laporan  perangkat desa yang merasa kesulitan saat Bupati Malang meminta seluruh desa untuk jemput bola dalam rangka pendataan jumlah penerima KIP di Kabupaten Malang yang di target selesai akhir September ini.

Selain tentunya dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena merasa berhak menjadi penerima tetapi tidak kebagian kartu atau kartu tahun 2015 tidak bisa diklaim seperti di Desa Jatikerto dan Desa Peniwen Kecamatan Kromengan.

Dari hasil laporan warga maupun Pemerintah Desa melalui Chabibah, TKSK Kecamatan Kepanjen, ada dua orang kader Partai Perindo dan PDI-P yang mendistribusikan KIP kepada warga di desa-desa se Kecamatan Kepanjen.

"Kayanya di setiap wilayah kecamatan yang mendistribusikan KIP berjumlah 2 orang yang berasal dari Perindo 1 orang dan PDI-P 1 orang. Ini saya hubungi rekan-rekan di berbagai kecamatan menyatakan hal yang serupa,"terang Chabibah.

Lanjutnya, di Kecamatan Kepanjen kader partai yang mendistribusikan KIP berinisial H kader Perindo dari Desa Ngadilangkung Kepanjen dan S kader PDI-P dari Desa Sengguruh.

Baca Juga : Viral Surat Stafsus Jokowi untuk Camat, Dicoreti Bak Skripsi hingga Berujung Minta Maaf

"Anehnya, mereka yang mendistribusikan KIP ini juga tidak mengetahui apa-apa selain di perintah untuk mendistribusikan KIP kepada warga. Berita serah terimanya juga tidak diserahkan ke desa. Dari laporan perangkat Desa Ngajum, ada juga katanya warga yang dimintai bayar untuk KIP ini," papar Chabibah.

Masuknya parpol dalam permasalahan KIP menimbulkan kebingungan bagi Pemerintah Desa dan Kecamatan. Selain akhirnya ada data ganda juga ada ketidaktepatan sasaran penerima.

Hal ini terlihat dari data penerima KIP di Kelurahan Kepanjen yang disampaikan Kasie. Kesejahteraan, Fathur.

"Dari 300 penerima KIP, kita ambil 193 orang penerima. 107 orang yang terdata ternyata banyak yang ganda dan sudah sekolah di jenjang perguruan tinggi,"katanya.

Riyono, Kasi Kesejahteraan dan Sosial Kecamatan Kepanjen juga menyatakan kebingungan dengan peran partai politik dalam pendistribusian KIP.

"Saya pikir semua unsur pemerintahan, baik desa maupun kecamatan akan kebingungan kalau diminta data KIP. Karena memang kita tidak dilibatkan dalam hal ini, tiba-tiba kader partai distribusikan kartu ke warga tanpa ada tembusan data ke desa atau kecamatan, "kata Riyono, Kasi Sosial Kecamatan Kepanjen.(*)

Topik
Data Penerima KIRKartu Indonesia Pintar

Berita Lainnya

Berita

Terbaru