Malang Bebas Kumuh, Pemkot Terjunkan Pendamping di 57 Kelurahan

Aug 23, 2016 22:51
Gus Ipul saat membuka pelatihan fasilitator KOTAKU (DPUPPB Kota Malang for MalangTIMES)
Gus Ipul saat membuka pelatihan fasilitator KOTAKU (DPUPPB Kota Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - DPUPPB Kota Malang sebagai Dinas Teknis yang membidangi pembangunan infrastruktur amat concern dalam mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Baca Juga : Semarak 70 Tahun Koperasi, Abah Anton Lepas 600 Peserta Gerak Jalan

Oleh sebab itu, program penanganan kawasan permukiman kumuh tak sekedar permasalahan pembangunan infrastruktur permukiman semata.

KOTAKU kini menjadi salah satu program prioritas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu langkah strategis dalam Program KOTAKU ialah meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada 2016-2020.

Perubahan mindset masyarakat menjadi salah satu perhatian utama. Budaya kumuh dan kebiasaan melemparkan tanggungjawab pembangunan infrastruktur permukiman kepada pemerintah perlu diubah.

Sebab, berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk membangun permukiman kumuh tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh kesadaran dan keperdulian masyarakat.

Baca Juga : Wali Kota Nonsan Korea Selatan Gandeng Kota Malang

Oleh sebab itu, lewat program KOTAKU masyarakat diharapkan bisa merencanakan sendiri kebutuhan dalam rangka penanganan permukiman di wilayahnya sebagai salah satu basis program.

Demi memantapkan program KOTAKU itulah selama dua pekan (11-25 Agustus 2016) bertempat di Ijen Suite Hotel dan Converence dan Balava Hotel dilakukan pelatihan bagi fasilitator program KOTAKU.

"Tentunya setelah selesai dilakukan pelatihan, para fasilitator akan turun pada 57 kelurahan di Kota Malang untuk mendampingi masyarakat membuat perencanaan bagaimana mengatasi permasalahan kumuh yang ada di wilayahnya," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (BPUPPB) Kota Malang Djarot Edy Sulistyo pada MalangTIMES. 

Tahun 2016 ini Kota Malang dipercaya sebagai pilot project oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, untuk mendukung penyusunan perencanaan di tingkatan kelurahan, masing-masing kelurahan akan mendapat bantuan pendanaan sebesar Rp. 50.000.000.

Selain itu, DPUPPB Kota Malang akan menyediakan fasilitasi kegiatan ditingkatan kota juga memprogramkan untuk sosialisasi kegiatan, pelatihan masyarakat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dan konsultasi. (*)

Topik
Gus IpulKOTAKU

Berita Lainnya

Berita

Terbaru