Dinas Pendapatan Kota Malang di komplek kantor terpadu (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)
Dinas Pendapatan Kota Malang di komplek kantor terpadu (Foto: Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)

MALANGTIMES- Besaran pajak Bea Perolehan Harga Tanah dan Bangunan ( BPHTB) yang diturunkan Presiden Jokowi dari sebelumnya 5 persen menjadi 2,5 persen berdampak buruk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Kepala Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Malang, Ade Herawanto, menjelaskan, pendapatan daerah turun sebesar 50 miliar karena kebijakan yang baru itu. "Kebijakan baru itu tentunya akan mengurangi pendapatan daerah," ujar Ade.
Menurutnya jika memang aturan baru itu diimplementasikan pada Kota Malang maka harus menyesuaikan dan merubah perda BPHTB. Dalam pelaksanaannya mengikuti situasi dan kondisi daerah serta perda itu harus mendapat persetujuan dari gubernur dan walikota serta DPRD setempat. 
Dispenda sendiri akan mengupayakan mengganti potensi kehilangan pendapatan daerah itu dengan mendongkrak pajak dari hotel, hiburan dan lainnya menghadapi fakta tersebut.
Sementara itu terkait BPHTB, anggota komisi B DPRD Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban mengatakan, dewan pada dasarnya searah dengan pemerintah. Pengurangan pajak BPHTB  yang berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah masih perlu dibahas dengan Dispenda, tapi itu juga merupakan konsekuensi dari sebuah kebijakan.
"Saya malah menghitung kalau potensi  kehilangan PAD dari BPHTB 60 miliar," ucapnya.
Agar hal itu tidak terjadi, maka hal yang perlu dilakukan adalah segera menggali potensi pajak yang bisa digunakan untuk menutupi kehilangan PAD.
Ya'qud menambahkan untuk melakukan revisi Perda BPHTB, menunggu aturan gubernur terkait aturan yang nanti dijadikan rujukan untuk melakukan revisi. (*)