Kedaulatan Desa Masih Gagal

Jul 24, 2016 22:08
Para narasumber seminar di Unira Kepanjen (Foto: Dhita Fidayantina)
Para narasumber seminar di Unira Kepanjen (Foto: Dhita Fidayantina)

MALANGTIMES- Sebagai negara agraris, Indonesia saat ini tengah mengalami kegagalan dalam kedaulatan desa melalui lumbung pangan. Hal ini disampaikan oleh Sudarmoko dari Lembah Kemuning Farm saat menjadi pembicara dalam seminar yang digelar Universitas Islam Raden Rahmat (Unira ) Kepanjan, Minggu (24/07/2016).

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Menurutnya bukan hanya belum berhasil namun kedaulatan tersebut justru mengalamai kemunduran. "Atas kondisi ini, peran kampus, penggiat desa, pihak swasta dalam rantai ekonomi dan pemerintah wajib bersama merumuskan percepatan kedaulatan desa melalui lumbung pangan,” ucapnya.
Dalam seminar bertajuk Pembangunan Kedaulatan Desa sebagai Lumbung Pangan Melalui Pengembangan Organik Integrated Farming System  dan Rantai Pasok Solidaritas tersebut hadir pula hanibal hamidi, Direktur PSD Kemendesa PDTT, Ahmad Baharuddin, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thariqah, Bambang Ismawan, ASEC Indonesia, dan Adi Sasono, mantan Menteri Pertanian sebagai narasumber.

Menurut Ahmad dari Qoriah Thayibah, kedaulatan desa sebagai lumbung pangan harus dimulai dari tiga pilar, kedaulatan politik, ekonomi dan sosial berkeadilan. Tanpa adanya ketiga daulat ini desa tidak akan pernah bisa menjadi daulat. Lumbung pangan tidak bisa tercipta kalau desa belum berdaulat atas hidupnya sendiri.
"Bagi kami kunci kedaulatan desa sebagai lumbung pangan adalah manajemen produksi dengan sistem jamaah produksi," tegas Ahmad.

Adi Sasono, mantan Menteri Pertanian, bahwa kedaulatan desa harus dimulai dari entitas komunitas yang diarahkan berbadan hukum. "Pendekatan kultural wajib kita sandingkan dengan pendekatan struktural, sehingga akan tercapai keseimbangan yang saling mengisi dan tentunya hentikan sudah romantisme masa lalu kita dalam masalah pangan, kita hadapi masa depan yang semakin kompleks masalahnya," kata Adi Sasono.

Dari sudut pandang Hanibal Hamidi, Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Kemendesa PDTT, peran Kemendesa dalam kedaulatan pangan melalui lumbung desa berada dalam tataran penguatan regulasi dan penugasan pendamping desa sejumlah 30 ribu yang akan dilatih. "Solidaritas sistem yang telah berjalan di desa-desa harus bisa dijalankan secara massif sehingga tujuan desa berdaulat bisa dipacu secara nasional dan kita di Kemendesa menguatkan regulasinya," ucap Hanibal.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Sementara itu Hasan Abadi, Rektor Unira mengatakan kegiatan yang digagas oleh para penggiat desa dan PC GP Ansor Kabupaten Malang ini merupakan salah satu wujud kepedulian Unira terhadap proses kedaulatan desa.

“Unira telah mendeklarasikan sebagai kampus peduli pengembangan desa, Pertemuan dalam menggagas kedaulatan desa telah kami lakukan bersama-sama dengan penggiat desa. Unira kita jadikan home base pengobat desa,” kata Hasan Abadi. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
UniraKedaulatandesa

Berita Lainnya

Berita

Terbaru