22 Kecamatan Belum Lapor Penggunaan Dana Desa

Jul 19, 2016 18:27
Aminuddin, Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa Kabupaten Malang (Nana/MalangTIMES)
Aminuddin, Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa Kabupaten Malang (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Target pelaporan penggunaan dana desa tahap pertama sesuai Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor  113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Malang masih belum tercapai di pertengahan bulan ini.

Dari 33 kecamatan yang ada, dari data di DPPKA yang sudah melaporkan sejumlah 11 kecamatan. Sisanya masih dalam proses penyusunan.

Baca Juga : Mokong Keluyuran Malam Hari, Warga Jalani Rapid Test Covid-19 di Tempat

Dengan  demikian, masih 22 kecamatan belum melaporkan penggunaan dana desa tahap pertama.

Menurut Budi Rahmawan, Kepala Seksi (kasi) pengendalian anggaran DDPPKA Pemkab Malang,  ada beberapa kendala di tingkat desa yang menyebabkan hal tersebut.

Selain masalah liburan hari besar, juga masih belum dipahaminya aplikasi simkeudes oleh perangkat desa.

"Kita telah berkali-kali mengadakan pelatihan pengoperasian Simkeudes, baik sebagai agenda wajib, juga yang diminta oleh desa-desa. Tetapi, mungkin belum optimal dalam tataran aplikatifnya di desa," kata budi.

Setelah dua  tahun pelaksanaan dana desa, sebagian desa masih terkendala dalam hal teknis pengelolaannya.

Dari sejumlah informasi dari pelaku desa, beberapa sebab yang mencuat adalah belum adanya desk kerja pengelolaan dana desa tingkat kabupaten, pendamping desa belum maksimal dalam fungsinya, serta masih belum adanya peraturan bupati yang berkaitan dengan kewenangan lokal dan hak asal usul desa.

Baca Juga : Usul Pemakaman Nakes Covid-19 di TMP & Anugerah Bintang Jasa Berujung Bully untuk Ganjar

"Desa masih bingung apabila tidak ada satu pintu dalam pengelolaan DD di kabupaten. Selama ini saat koordinasi penganggaran kita ke DPPKA, bagian perencanaan kita ke Tapemdes. Saat ada pelatihan masih belum adanya persamaan persepsi dari instansi tersebut meskipun  materinya sama" keluh beberapa perangkat desa.  

"Idealnya, memang dibutuhkan dua tahun persiapan bagi pendampingan desa, baik yang dilakukan oleh pendamping profesional maupun dari kabupaten ," urai Aminuddin, Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa.

Saat ini, koordinasi pemetaan kebutuhan dan masalah sedang kami siapkan dan dorong  lebih cepat bersama-sama dinas terkait di kabupaten, lanjutnya.

Target yang dicanangkan DPPKA Kabupaten malang, akhir bulan ini 377 desa sudah melaporkan penggunaan DD tahap pertama minimal 50%, sehingga dalam proses penyaluran tahap kedua, desa segera bisa mengakses dan mempersiapkannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Danadesa

Berita Lainnya

Berita

Terbaru