Ilustrasi. Foto: kabarnetizen
Ilustrasi. Foto: kabarnetizen

MALANGTIMES - Tidak adanya revisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait remisi narapidana kasus narkoba, terorisme, dan korupsi dinilai menjadi salah satu penyebab Lembaga Pemasyarakatan overload.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Budi Sulaksana saat menghadiri Hari Bhakti Permasyarakatan ke-52 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru, Kota Malang, Rabu, (27/4/2016).

"Jika tidak direvisi, lapas penuh semuanya," ujar Budi.

PP Nomor 99 Tahun 2012 terkait pemberian remisi, dimana narapidana kasus narkoba, terorisme, dan korupsi tidak bisa mendapatkan remisi.

Ia menjelaskan, kasus narkoba yang masih sering terjadi dianggap akan menambah warga binaan di setiap Lapas.

"Peredaran narkoba di luar sana masih sering terjadi dan itu harus ditangkap semuanya," katanya

Ia jelaskan, di Lapas Medaeng sendiri memiliki kapasitas 504 warga binaan, dan saat ini diisi 1000 lebih warga binaan.

"Di Lapas Lowokwaru ini, kapasitas 900 narapidana dan sekarang diisi 1920 narapidana," rincinya.

Melebihi kuota di Lapas tersebut, Ia nilai akan dapat menjadi memicu terjadinya kerusuhan di dalam Lapas yang ada di Indonesia.

Sehingga Ia berharap dalam peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-52 ini, Ia berharap PP 99 bisa segera direvisi atau dicabut. (*)