Sejumlah Organisasi Kritisi Kunjungan Jokowi ke Uni Eropa

MALANGTIMES - Sejumlah organisasi mengkritisi kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Eropa pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi memulai negosiasi perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) antara Indonesia dengan Uni Eropa (EU). Mereka menilai Jokowi masih berkeinginan meliberalisasi ekonomi Indonesia.

Sejumlah organisasi tersebut yaitu Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPP-RI), Maju Perempuan Indonesia (MPI), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Gerakan Ekonomi Solidaritas Indonesia (Gesolin).

Dalam siaran persnya, mereka menilai persoalan dampak buruk pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terhadap ekonomi kecil belum mendapat jawaban kongkrit dari Pemerintah Indonesia.

Kini bertambah lagi persoalan dengan rencana liberalisasi pasar melalui Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP).

Sejumlah organisasi ini menyampaikan pandangan kritisnya terkait agenda pasar bebas yang didorong oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, belum ada strategi perlindungan untuk petani, nelayan, buruh, perempuan, dan pelaku usaha mikro menghadapi pasar bebas.

Mereka menilai, perdagangan bebas (free trade area) mengancam hak asasi manusia (HAM). Model pembangunan ekonomi yang demikian, cenderung melupakan bahkan meninggalkan agenda pemenuhan HAM. Contohnya, akses publik terhadap kesehatan dan obat-obatan murah yang terjangkau menjadi sulit karena penerapan hak paten.

Perdagangan bebas dinilai mengancam kedaulatan negara. Larangan monopoli terhadap BUMN dalam Indonesia-EU CEPA dan perjanjian TPP telah berpotensi menghilangkan kedaulatan negara atas sektor ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Atas dasar kondisi tersebut, sejumlah organisasi ini berpandangan perlunya keterlibatan publik secara lebih luas dalam proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas.

Secara khusus, keterlibatan parlemen diperlukan sehingga proses demokrasi dalam pengambilan keputusan politik negara dalam diplomasi ekonomi internasional tetap terjaga. (*)

Top