Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang menyerahkan 500 Sertikat tanah kepada warga di dua desa di Kabupaten Malang, Sabtu (2/4/2016). (Foto: Istimewa)
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang menyerahkan 500 Sertikat tanah kepada warga di dua desa di Kabupaten Malang, Sabtu (2/4/2016). (Foto: Istimewa)

MALANGTIMESĀ - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang menyerahkan 500 Sertikat tanah kepada warga di dua desa di Kabupaten Malang. Yakni di Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare dan Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo.

Hadir dalam pemberian sertifikat itu Kepala BPN Kabupaten Malang Bambang Sutjahyo dan Wakil Bupati Malang HM Sanusi. Acara tersebut berlangsung pada Sabtu (2/4/2016).

Penyerahan 500 Sertipikat Redistribusi Tanah Program APBN tahun 2016 di dua desa itu adalah kesekian kalinya untuk di Kabupaten Malang. Pada tahun 2016, Kabupaten Malang mendapatkan alokasi kegiatan legalisasi aset program APBN melalui DIPA Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Diantaranya program tersebut Redistribusi tanah sejumlah 3.000 bidang, dialokasikan di 8 Desa di 6 Kecamatan. Rinciannya adalah Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare, sebanyak 600 bidang, Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo sebanyak 500 bidang, Desa Srimulyo Kecamatan Dampit sebanyak 132 bidang.

Selain itu, di Desa Sanankerto Kecamatan Turen, sebanyak 286 bidang, Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing sebanyak 182 bidang, Desa Harjokuncaran sebanyak 865 bidang, Desa Ringinkembar Kecamatan Sumbermanjing 135 bidang, Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo sebanyak 300 bidang.

"Untuk Program Prona sejumlah 1.400 bidang, dialokasikan di 8 Desa di 6 Kecamatan. Diantaranya, di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare sebanyak 350 bidang, Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo sebanyak 200 bidang," jelas Kepala BPN Kabupaten Malang Bambang Sutjahyo.

Selanjutnya rinci Bambang Sutjahyo, adalah Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo sebanyak 150 bidang, Desa Randugading Kecamatan Tajinan sebanyak 200 bidang, Desa Palaan Kecamatan Ngajum sebanyak 100 bidang, Desa Ngajum Kecamatan Ngajum sebanyak 100 bidang, Desa Klampok Kecamatan Singosari sebanyak 100 bidang dan Desa Sitirejo Kecamatan Wagir sebanyak 200 bidang.

Disamping itu, pada tahun 2016, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tambahnya, juga melaksanakan kegiatan APBN lain yaitu Investasi Pengaturan Pemilikan dan Penguasaan Penggunaan Tana (IP4T) sejumlah 5.000 bidang yang dialoksikan di Desa Sukodono Kecamatn Dampit.

"Sesuai instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang, semua program legalisasi aset atas biaya APBN tersebut wajib diselesaikan pada akhir bulan Juni 2016. Hal ini dimaksudkan agar lebih memberikan percepatan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan," katanya.

Disamping melaksanakan kegiatan program legalisasi aset atas biaya APBN Tahun 2016 katanya, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang juga tetap melaksanakan penyelesaian permohonan layanan pertanahan yang dilaksanakan pendaftarannya secara sporadik atas biaya sendiri oleh masyarakat selaku pengguna layanan dengan jumlah permohonan sekitar 4.500 - 5.000 layanan setiap bulan.

"Inovasi-inovasi pelayanan pertanahan juga dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, seperti Layanan Sertipikasi Untuk Rakyat, yang berfungsi sebagai Kantor berjalan dengan menggunakan mobil LARASITA untuk melayani pendaftaran tanah milik masyarakat di desa-desa letak tanah," ungkap Bambang.(*)