Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

Jokowi Harus Ungkap Pelanggaran HAM Masa Lalu

Penulis : Yovinus Guntur Wicaksono - Editor : Redaksi

14 - Aug - 2015, 12:50

Grafiti Palu Arit di Kampus Universitas Negeri Jember, Jumat (14/8/2015)  (Foto: istimewa)
Grafiti Palu Arit di Kampus Universitas Negeri Jember, Jumat (14/8/2015) (Foto: istimewa)

JATIMTIMES, SURABAYA - Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Jawa Timur, menilai permintaan maaf Presiden Joko Widodo terhadap korban peristiwa 1965 akan membuka pintu rekonsiliasi yang selama ini tertutup. Upaya permintaan maaf itu akan lebih baik jika disertai  dengan kebijakan pengungkapan fakta perihal apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu.

Koordinator JIAD Jawa Timur, Aan Anshori menegaskan, bahwa hingga saat ini, korban dan keluarganya masih hidup dengan stigma yang tidak ringan. Terkadang mereka juga mengalami tindakan diskriminasi.

Menurut Aan, Indonesia perlu segera membebaskan diri dari kutukan 1965 - 1966 yang telah mengungkungnya hampir 50 tahun. Peristiwa 1965  tidak butuh caci maki atau provokasi, melainkan penyelesain secara adil, jujur dan bermartabat.

"Secara politik, PKI sudah tidak punya kekuatan lagi. Bangsa ini sudah 'menghukum'-nya sedemikian pedih. Apakah belum cukup? Justru saya berpendapat kenegarawanan Presiden Jokowi akan semakin lengkap jika mau meminta maaf atas Peristiwa 1965-1966," tegas pria yang akrab disapa Gus Aan, pada Jumat (14/8/2015).

Sementara itu, Koordinator Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur, Dandik Katjasungkana menyayangkan adanya pernyataan pemerintah tidak perlu minta maaf kepada PKI. Menurutnya, pernyataan itu keliru dalam memahami persoalan.

"Yang mau minta maaf pada PKI itu siapa? Sejak reformasi digulirkan, salah satu masalah yang mau diselesaikan itu adalah beban sejarah (pelanggaran HAM masa lalu). Yang dimaksud masa lalu itu adalah masa ketika kekuasaan dijalankan secara otoriter-militeristik, yang mengakibatkan timbulnya banyak korban manusia. Suatu periode kekuasaan puluhan tahun yang disebut Orde Baru," cetusnya.

Khusus peristiwa 1965 -1966, itu ada suatu niat dari berbagai pihak untuk mendorong pemerintah, agar segera memprosesnya, karena telah menimbulkan pelanggaran HAM yang berkelanjutan.

Misalnya, dirampasnya hak milik para korban (rumah, lahan dan harta benda lainnya), hilangnya akses atas pekerjaan bagi korban dan juga keturunannya.

"Jadi, pokok persoalannya bukan permintaan maaf pada PKI. Tapi negara harus bertanggung jawab (meminta maaf dan melakukan langkah-langkah konstitusion) untuk mewujudkan keadilan dan memenuhi hak korban yang sudah terampas puluhan tahun," pungkasnya. (*)


Topik

Peristiwa Hak-Asasi-Manusia Partai-Komunis-Indonesia-(PKI) Jaringan-Islam-Anti-Diskriminasi-(JIAD)


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Yovinus Guntur Wicaksono

Editor

Redaksi