Seluruh SPPG di Kota Batu Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

JATIMTIMES - Kasus temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) basi hingga sebabkan keracunan di sejumlah sekolah Kota Batu menjadi sorotan publik. Salah satunya mengenai kelayakan makanan. 

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batu juga  belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Baca Juga : Kilas Balik 3 Tahun Tragedi Kanjuruhan: 135 Nyawa Melayang dalam Malam Kelam Sepak Bola Indonesia

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu Aditya Prasaja mengaku telah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batu pada Senin sore (29/9/2025). Pihaknya membenarkan bahwa SPPG belum mengurus SLHS meski sudah beroperasi.

"Setelah diskusi, ternyata memang benar bahwa mitra dan yayasan tidak mengantongi SLHS," ungkap Aditya saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2025).

Saat ini diketahui ada sebanyak lima dapur SPPG yang beroperasi. Yakni di Desa Bulukerto, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Dadaprejo dan Desa Pendem. Sayangnya, satu dapur terpaksa berhenti beroperasi usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) lalu.

Aditya menyebut, pengurusan SLHS memiliki peran penting dalam menjamin keamanan produk pangan dan lingkungan bagi penerima manfaat. Hal itu juga harus dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan yang ketat dan menjadi persyaratan hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha makanan dan minuman (mamin).

"Terutama untuk mencegah risiko penyakit dan keracunan pangan. Kami meminta kepada pihak dapur untuk segera mengurus SLHS melalui Online Single Submission (OSS)," katanya.

Dikatakannya, hal itu sesuai dengan surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta dapur SPPG untuk segera mengurus SLHS. Sebab, pengurusan diberikan tenggat waktu paling lambat pada bulan Oktober ini.

Baca Juga : BMKG Ungkap Penyebab Gempa M 6,5 di Madura, Getarannya Sampai Malang-Bali

Pria yang disapa Adit itu menerangkan, seluruh pihak yang terlibat dalam dapur SPPG untuk mengikuti sejumlah asesmen. Misalnya kepala SPPG melakukan asesmen inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan seluruh pihak terkait untuk mengadakan pelatihan penjamah makanan. Pihaknya mengaku mengundang pihak terkait dalam pelaksanaannya.

Ahli gizi pada setiap dapur juga akan diberikan beberapa pelatihan. Utamanya terkait pemenuhan gizi dalam pemilihan menu masakan. Termasuk dalam menginformasikan terkait berat minimal sampel yang harus disimpan. "Setidaknya setiap batch memasak harus bisa diambil sampel secara terpisah untuk uji kelayakan," tegas dia.

Terpisah, Wali Kota Batu Nurochman menambahkan, ada beberapa aspek penting dalam produksi MBG, seperti persiapan bahan masakan, pengaturan jam memasak hingga jam pendistribusian ke sekolah. Idealnya, dapur harus di lokasi yang luas dan konsisten dalam penjadwalan pelayanan.

"Satgas (Satuan Tugas) MBG di Kota Batu akan mengawasi proses perjalanannya. Baik proses memasak hingga pendistribusian yang dipastikan aman untuk dikonsumsi siswa," ujar Nurochman.