Ahmad Irawan Minta BPN Perpendek Waktu Layanan hingga Dorong Kolektif Farming

JATIMTIMES - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menyoroti kualitas pelayanan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia meminta agar waktu penyelesaian layanan, khususnya terkait hak kepemilikan tanah dan kemudahan berusaha, bisa dipercepat.

Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar tersebut dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/9/2025). 

Baca Juga : Jika 17+8 Tuntutan Rakyat Tak Dipenuhi, Apa Dampaknya?

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Pimpinan dan beserta seluruh sekjen dan jajaran. Saya singkat-singkat saja Pak. Saya mulai dari BPN, ya kalau masalah anggaran ya kita support lah Pak, dan pasti ini anggaran yang sudah dipelajari peruntukannya," ujar Irawan, dikutip akun YouTube resmi TVR Parlemen. 

Dalam rapat itu, Irawan menekankan pentingnya perbaikan mutu baku pelayanan di BPN. Ia menyoroti waktu pelayanan yang dinilai masih terlalu lama.

"Tapi saya menuntut satu hal kaitannya dengan mutu baku pelayanan di BPN. Tadi kalau Pak Sekjen menyampaikan akan merubah beberapa peraturan Menteri Agraria atau kesekjenan atau apalah di internal BPN, untuk meningkatkan pendapatan, saya juga mendorong agar mutu baku ini, misalnya waktu pelayanan. Kalau dia misalnya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tolong dong bisa diperpendek lagi Pak. Kalau nggak bisa motong setengah minimum, seperempat ya atau berapa. Yang penting itu jangan terlalu lama Pak," kata Irawan.

Ia menegaskan percepatan pelayanan sangat penting untuk mendukung hak kepemilikan masyarakat sekaligus mendorong kemudahan berusaha.

"Khususnya kaitannya dengan hak kepemilikan dan kemudahan berusah, karena ini penting untuk kita mensupport daerah dan juga mensupport program nasional," imbuhnya.

Irawan menyebut, apabila kendala terjadi karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), maka anggaran perlu disesuaikan.

"Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan anggaran, misalnya karena SDM-nya kurang atau apa ya mohon anggarannya bisa disesuaikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu baku pelayanan kita kepada masyarakat dan publik tadi itu Pak," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sengketa tanah yang menurutnya perlu didampingi serius oleh BPN. "Termasuk tadi sengketa-sengketa apa macam-macam itu ya, mohon bisa didampingi secara serius Pak Sekjen. Karena bagaimanapun kalau kita bicara hak yang paling fundamental itu kan Pak, satu hak untuk hidup, yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga adalah hak kepemilikan," ucapnya.

Baca Juga : Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Banyuwangi Gelar Audiensi Bersama Forkopimda Banyuwangi 

Irawan menegaskan agar negara tidak mengabaikan perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat. "Itu sudah kita cantumkan juga dalam undang-undang dasar kita terkait dengan perlindungan hak kepemilikan. Jangan sampai kepemilikannya belum jelas-jelas, asetnya udah mau dirampas lagi Pak. Nah itu yang perlu kita perhatikan," ujarnya. 

Selain soal pelayanan, Irawan juga mendorong adanya terobosan dalam program reforma agraria. Ia mengusulkan agar konsep koperasi dan kolektif farming bisa dijadikan pilot project.

"Nah yang ketiga, mungkin kita bisa memikirkan ini juga. Kita kan punya koperasi, negara-negara sosialis itu punya seperti kolektif farming itu, masyarakat diberi hak bersama. Kalau bisa coba toranya (Tanah objek reforma agraria) kita punya pilot project satu, mengenai kolektif farming itu. Jadi tidak di reforma agraria itu diserahkan ke masing-masing individu, tapi mereka garap bersama. Bagaimana share-nya," jelasnya.

Ia menyebut program pemberdayaan masyarakat berbasis kolektif sebenarnya sudah ada di BPN. Namun, menurutnya perlu ada satu terobosan nyata.

"Setau saya BPN punya program pemberdayaan seperti itu Pak, tapi saya berharap kita punya satu terobosan Pak. Sebab itu bisa berhasil mengenai implementasi koperasi itu. Itu untuk BPN Pak, garis bawahnya," pungkas Irawan.