Ekonom Celios Kritisi Pemangkasan Anggaran Daerah: Dijajah Regulasi Pemerintah Sendiri

JATIMTIMES - Akademisi sekaligus ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait anggaran daerah. Ia menilai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi mengembalikan Indonesia pada pola sentralisasi yang semangatnya justru hendak dihapus melalui Reformasi 1998.

Media menjelaskan anggaran yang dikelola pemerintah pusat bukanlah uang pribadi Presiden. Menurutnya, sebagian penerimaan negara berasal dari sumber daya alam yang berada di daerah sehingga dana transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana desa merupakan hak daerah.

Baca Juga : Dari Prestasi, Event, Fasilitas, hingga Sport Tourism: Mas Ibin Siapkan Arah Baru Olahraga Kota Blitar

"Uang APBN itu bukan uang Presiden. Itu uang negara, yang sebagian besarnya diambil dari hasil sumber daya alam yang dikeruk dari daerah," kata Media, dikutip dari unggahan Threads pribadinya saat ia menjadi narasumber siaran langsung televisi. 

"DBH, DAK, DAU dan dana desa adalah hak daerah. Itu juga bukan hadiah Jakarta terhadap daerah," lanjutnya.

Menurut Media, pejabat pemerintah pusat semestinya tidak menempatkan anggaran tersebut seolah-olah sebagai pemberian dari Jakarta kepada daerah.

"Untuk siapapun pejabat di istana negara, stop bicara seperti seorang 'pemilik' anggaran itu. Pejabat di istana negara sejatinya hanya ADMIN yang bertugas mengembalikan uang itu kembali kepada masyarakat di daerah," tegasnya.

Media kemudian mengaitkan kebijakan pemangkasan anggaran daerah dengan semangat Reformasi 1998. Ia mengingatkan desentralisasi fiskal merupakan salah satu tuntutan penting setelah perubahan politik tersebut.

"Dan yang diperjuangkan pada saat reformasi itu adalah pengembalian hak daerah desentralisasi fiskal," ujarnya.

"Apakah tidak menyakitkan untuk generasi sebelum saya ketika sentralisasi kembali lagi di Indonesia tahun 2026 ini?" sambung Media.

Ia bahkan menilai kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menarik kembali semangat desentralisasi tersebut.

"Prabowo menarik mundur semangat reformasi itu. Dan menurut saya ini bukan kebijakan pemerintah. Ini bukan kebijakan negara. Ini kebijakan Prabowo Subianto," katanya.

"Dan Pak Prabowo seorang diri merusak tatanan fiskal kita," lanjutnya.

Media menyebut sekitar 490 pemerintah daerah saat ini menghadapi persoalan fiskal. Menurut dia, jumlah tersebut mendekati 90 persen dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. "490 pemda bermasalah. Itu hampir 90% dari seluruh pemda di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya memang menyiapkan dukungan fiskal sekitar Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah yang mengalami tekanan keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bantuan tersebut ditujukan antara lain untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan pembayaran gaji ASN serta PPPK. Namun, skema tersebut justru dipertanyakan Media.

Media mempertanyakan logika pemerintah ketika anggaran daerah dipangkas dalam jumlah besar, kemudian pemerintah pusat memberikan bantuan.

"Kacaunya lagi kemudian Menteri Keuangan bilang saya akan bantu 20 triliun. Coba logiknya dari mana. Pusat potong 650 triliun kemudian bilang kami akan bantu 20 triliun," kata Media.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti mengambil harta seseorang kemudian mengembalikan sebagian kecil dalam bentuk bantuan. "No, ini adalah uangnya daerah. Ini sama seperti diambil harta di rumah orang itu, kemudian yang punya rumah dikasih roti," ujarnya.

Media mengaku tidak sepakat jika seluruh persoalan pembangunan di daerah dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia mengakui daerah juga memiliki persoalan, termasuk korupsi dan tata kelola pemerintahan.

Namun, menurut dia, porsi terbesar pengelolaan fiskal nasional tetap berada di pemerintah pusat.
"Fiskal kita 3.100-an triliun dan daerah itu TKD-nya hanya 650-an triliun. Mayoritas fiskal kita 82% itu dikelola oleh pusat," katanya.

Karena itu, Media menilai buruknya lapangan kerja, infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan tidak bisa begitu saja dibebankan kepada daerah.

"Maka ini matematika sederhana. Kalau terjadi masalah lapangan kerja, infrastruktur buruk, kualitas sekolah, kesehatan buruk, persoalannya adalah di pusat," ujarnya.

Media juga menyinggung persoalan korupsi. Ia mengakui korupsi di daerah tetap menjadi masalah. Namun, ia mempertanyakan jika persoalan korupsi dijadikan alasan untuk memperbesar kendali pemerintah pusat.

"Bahkan kalau ada yang mungkin menyampaikan, oh daerah banyak yang korup, yes tentu saja. Tapi kalau kita lihat nominal yang (paling banyak) dikorupsi, itu ada di pusat," katanya.

Ia kemudian menyebut sejumlah kasus besar yang menurutnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran maupun kebijakan pemerintah pusat.

"Korupsi BLBI, korupsi Bansos, korupsi haji, korupsi Al-Quran, korupsi MBG, bahkan WUS kemarin ya, yang disampaikan kita harus membayar 80 tahun, 1 triliun per tahun, itu dosa siapa? Dosa daerah kah? Atau dosa pusat? Dosa presiden," tegasnya.

Media juga menyinggung proyek kereta cepat yang menurutnya memiliki dampak fiskal yang perlu diperhitungkan.

"Dan kacaunya lagi bang, posisi keretanya di Jawa Barat yang menanggung utangnya saudara-saudara kita di Maluku, di Aceh, di Papua, di Kalimantan, di sana," ujarnya.

Menurut Media, persoalan tersebut menunjukkan adanya kebijakan pusat yang belum sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Media kemudian mencontohkan Sulawesi Tengah. Ia menilai terdapat ketimpangan antara kontribusi penerimaan dari aktivitas ekonomi dan sumber daya alam di daerah tersebut dengan dana bagi hasil yang diterima.

"Bayangkan menyakitkan sekali Sulawesi Tengah. Kontribusi pajaknya 200-300 triliun, DBH-nya hanya 200 miliar per tahun," katanya.

Baca Juga : SDN Karangbinangun Dapat Kucuran Dana Rp 800 Juta, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas

Ia juga mempertanyakan respons kepala daerah ketika DAU, DAK, dan DBH mengalami pemangkasan. "Saya kemudian berharap wali kota, bupati, gubernur itu teriak. Apa yang terjadi? Gak banyak yang berteriak," ujarnya.

Media menyebut ada sejumlah kemungkinan mengapa kepala daerah memilih diam. Namun, ia menegaskan hal tersebut sebagai pandangan pribadinya.

"Karena bupati, wali kota, gubernur tadi penakut dan hanya tunduk pada ketua partai," katanya.

"Kemungkinan kedua, karena bupati, gubernur, wali kota tadi karena punya dosa masa lalu, mereka takut dikriminalisasi," lanjutnya.

"Kemungkinan ketiga, ini adalah pemimpin pengecut yang tidak mau ngapa-ngapain, diam saja di kantor. Yang penting dia tetap menjadi pejabat," sambung Media.

Ia juga menyoroti dana desa yang menurutnya ikut mengalami pemangkasan. "Bahkan ada yang lebih menyakitkan lagi. Dana desa itu dipotong 50-an, 60-an persen. Siapa kepala desa yang kemudian berteriak hari ini protes? Tidak ada," ujarnya.

Menurut Media, situasi tersebut membuat masyarakat di daerah kehilangan sosok pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingannya. "Masyarakat di daerah hari ini tidak punya pemimpin. Mereka tidak punya pemimpin di daerah," katanya.

"Pemimpin di daerah tidak lagi berpihak. Dan memang tidak berpihak pada keinginan mereka, tapi berpihak kepada keinginan siapa yang ada di Jakarta," lanjutnya.

Media juga memperingatkan adanya persoalan unfunded mandate, yakni ketika pemerintah daerah tetap dibebani kewajiban memberikan pelayanan publik, tetapi tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

"Yang saya khawatirkan adalah Pak Prabowo ini tidak sadar bahwa kepala daerah ini resah dan protes. Dan repotnya lagi, ada unfunded mandate," katanya.

"Daerah ini masih harus melayani pendidikan, infrastruktur, tapi tidak ada anggarannya. Pertanyaannya, mau sampai kapan daerah ini bisa bertahan?" sambung Media.

Ia juga menyoroti proyek strategis nasional dan kawasan industri yang menurutnya belum selalu melibatkan pemerintah daerah secara memadai. 

"Bahkan lebih kacau lagi, banyak proyek strategis nasional, kawasan, industri, dan lain-lain, tidak melibatkan pemerintah daerah," ujarnya.

Dari kondisi tersebut, Media mempertanyakan siapa yang sebenarnya berhak menentukan arah pembangunan daerah jika hampir seluruh kebijakan ditentukan dari pusat.

"Siapa yang berhak menentukan arah pembangunan di daerah kalau semuanya diorkestrasi oleh pusat?" tanyanya.

Ia bahkan mengaitkannya dengan keberadaan pemilihan kepala daerah. "Kita mungkin tidak perlu lagi pemilihan gubernur. Apa itu yang ingin kita inginkan?" kata Media.

Dalam kritiknya, Media kemudian menggunakan istilah colonial developmentalism untuk menggambarkan kondisi yang menurutnya terjadi ketika pembangunan tetap berjalan, tetapi arah kebijakan dan sumber daya fiskal terlalu terkonsentrasi di pusat.

"Artinya di titik ini kita sudah mengalami colonial developmentalism. Pembangunan itu terjadi, kita mungkin tidak dijajah, tapi kita dijajah lewat regulasi menurut saya yang tidak ada," ujarnya.

Ia menilai persoalan keadilan fiskal belum cukup banyak dibicarakan di ruang publik. "Dan sayangnya imajinasi soal keadilan fiskal ini terhadap daerah ini tidak bisa dimunculkan di ruang-ruang publik. Tidak banyak kok yang paham isu ini," katanya.

Menurut Media, masyarakat di daerah bahkan bisa salah memahami penyebab berkurangnya lapangan kerja dan anggaran daerah. "Mereka mungkin akan menjawab, wah kemungkinan yang salah adalah wali kotanya. Gilanya lagi, wali kota juga gak berani jujur bahwa ini yang salah adalah Jakarta (pemerintah pusat)," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Media meminta para kepala daerah berani menyuarakan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Ia mengingatkan dampak kebijakan fiskal tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat, tetapi bisa berlangsung hingga puluhan tahun.

"Kalau Bapak Ibu (kepala daerah) dengan segala hormat tidak berani, maka yang tersiksa ke depan adalah kami yang muda-muda ini," katanya.

"Karena kekacauan fiskal ini akan berdampak pada 10, 15, 20 tahun ke depan," lanjutnya.

Media pun meminta kepala daerah tidak sekadar mempertahankan posisi, tetapi berani menjadi contoh bagi masyarakat. "Jadilah role model. Jadilah pemimpin yang kuat," tegasnya.

Menurut dia, keberanian kepala daerah diperlukan agar kepentingan masyarakat daerah tetap terdengar di tengah kuatnya kebijakan fiskal yang ditentukan pemerintah pusat.