Beras Premium Langka, Rantai Pasokan Bakal Dipantau

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai memburu penyebab tersendatnya pasokan beras premium yang beredar di pasaran. Pemkot tidak hanya mengecek stok, tetapi juga menelusuri rantai distribusi dari produsen hingga pedagang.

Langkah itu dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang dengan menerjunkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim tersebut mulai bergerak melakukan peninjauan lapangan pada Selasa (8/9/2026).

Baca Juga : Ruang Sipil Indonesia Menyempit, Aktivis Soroti Pola Represi dari Jalanan ke Ruang Digital

Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan tim akan mengecek sejumlah titik yang berkaitan dengan distribusi beras. Pemeriksaan mencakup gudang penyimpanan, tempat produksi, hingga pasar tradisional. "Besok kita akan coba ke gudang, atau mungkin survei ke tempat produksi, besok kita mulai keliling," ujar Eko. 

Menurut Eko, kondisi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejauh ini masih relatif aman. Justru pasokan beras premium menjadi perhatian karena distribusinya belum berjalan lancar hingga tingkat toko.

"Fokusnya mengecek ketersediaan beras. Kalau SPHP kan sudah, tinggal yang premium sepertinya ada keterlambatan sampai ke toko-toko," jelasnya.

Temuan sementara itu membuat Pemkot Malang tidak ingin terburu-buru menyimpulkan kelangkaan beras premium sebagai persoalan stok semata. Sebab, gangguan distribusi dapat memengaruhi ketersediaan barang sekaligus mendorong kenaikan harga.

Eko juga mengungkap adanya indikasi kenaikan harga sejak beras berada di tingkat produsen atau pengepul. Kondisi tersebut berpotensi membuat harga semakin tinggi ketika produk sampai ke konsumen. "Mungkin indikasinya ya beras dari tempat produksi sampai di pengepul itu sudah naik, harganya iya. Sehingga nanti sampai di konsumen akan lebih tinggi kan," katanya.

Baca Juga : 3 Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG Berastagi Alami Hilang Ingatan, Gangguan Ginjal hingga Jantung

Pemkot Malang sebelumnya telah mengambil langkah antisipasi dengan menggandeng Badan Pangan Nasional dan Dinas Pertanian. Salah satunya melalui program beras murah yang menyasar masyarakat di setiap kecamatan.

Kini, TPID akan menggunakan hasil peninjauan lapangan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan berikutnya. Diskopindag juga membuka kemungkinan menggelar operasi pasar jika kondisi pasokan dan harga membutuhkan intervensi langsung.

Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan persoalan beras tidak berhenti pada pemantauan harga. Pemkot Malang perlu memastikan pasokan bergerak normal sekaligus mencegah kenaikan harga membebani masyarakat.