4.921 Hotspot Karhutla Terdeteksi di Indonesia, Masuk Pertengahan Agustus

JATIMTIMES - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian serius memasuki Agustus 2026. Dilansir dari pantauan databoks.id selama 24 jam, ribuan titik panas atau hotspot terdeteksi tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi, tercatat 4.921 titik panas terdeteksi di Indonesia hingga Kamis (13/8/2026) pukul 11.36 WIB. Data tersebut merupakan hasil pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA.

Baca Juga : Puncak Seruni Point Probolinggo Tutup, Kebakaran Bromo Tak Kunjung Padam

Angka itu memang turun 875 titik dibandingkan periode pemantauan sebelumnya. Namun, tingginya jumlah hotspot di sejumlah wilayah menunjukkan ancaman karhutla masih perlu diwaspadai, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.

Dari 4.921 titik panas yang terdeteksi, sebanyak 243 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi, 4.528 titik kategori sedang, dan 150 titik kategori rendah.

Tingkat kepercayaan hotspot terbagi dalam tiga skala. Skala rendah berada pada rentang 0-29, sedang 30-79, sedangkan tinggi 80-100. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar kemungkinan titik tersebut berkaitan dengan kondisi kebakaran yang perlu diverifikasi di lapangan.

Sebaran titik panas paling tinggi berada di Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak dalam pemantauan tersebut.

Berikut sebaran titik panas yang terdeteksi:
• Kalimantan Barat: 1.584 titik
• Kalimantan Tengah: 667 titik
• Kalimantan Selatan: 393 titik
• Kalimantan Timur: 377 titik
• Sumatera Selatan: 352 titik
• Papua Selatan: 149 titik
• Kalimantan Utara: 142 titik

Banyaknya titik panas yang terkonsentrasi atau bergerombol di suatu wilayah dapat menjadi indikasi adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, hotspot bukan berarti jumlah kejadian kebakaran.

Hotspot merupakan titik koordinat suatu wilayah yang memiliki temperatur permukaan lebih tinggi dibandingkan lingkungan di sekitarnya. Data tersebut digunakan sebagai indikator awal yang kemudian membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran.

Karena mampu mencakup wilayah yang luas, data titik panas hasil deteksi satelit menjadi salah satu instrumen penting dalam pemantauan karhutla.

Ancaman karhutla sebenarnya sudah terlihat sejak awal Agustus. Dilansir dari akun Threads @databoks.id, pada 10 Agustus 2026 pukul 09.50 WIB terdapat 1.306 titik panas karhutla di Indonesia.

Jumlah tersebut disebut melonjak 160 persen dibandingkan Agustus 2025 yang ketika itu tercatat 502 titik panas.

Data SiPongi yang dikutip Databoks juga menjelaskan bahwa hotspot merupakan area dengan suhu lebih tinggi dibandingkan lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks karhutla, titik panas digunakan sebagai indikasi awal adanya aktivitas pembakaran atau kebakaran yang masih perlu diverifikasi.

Dengan demikian, angka 4.921 titik panas pada 13 Agustus merupakan hasil deteksi dalam periode 24 jam terakhir, bukan berarti seluruhnya merupakan akumulasi kejadian kebakaran sepanjang Agustus.

Juli 2026 Terpanas Sejak 1991
Kondisi karhutla yang meningkat juga mendapat sorotan organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia. Dalam unggahannya di media sosial, Greenpeace Indonesia menyebut Juli 2026 menjadi Juli terpanas di Indonesia sejak 1991.

Baca Juga : Warga Jatim, Siap Rebut 2.000 Undangan Upacara Penurunan Bendera di Grahadi? Ini Link Daftarnya

Greenpeace mencatat suhu rata-rata Indonesia pada Juli 2026 berada di sekitar 27,9 derajat Celsius, dengan anomali suhu sekitar +0,8 derajat Celsius dibandingkan periode 1991-2020.

Greenpeace juga menyoroti kondisi El Niño yang disebut menguat. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang periode kering dan meningkatkan risiko cuaca ekstrem, kekeringan, krisis air hingga kebakaran hutan dan lahan.

"Juli 2026 tercatat sebagai Juli terpanas di Indonesia sejak 1991. El Niño menguat, kekeringan meningkat, dan risiko karhutla semakin besar," tulis Greenpeace Indonesia dalam unggahannya, dikutip Kamis (13/8/2026).

Greenpeace menggambarkan kondisi tersebut sebagai siklus yang terus berulang. Saat musim hujan, Indonesia menghadapi ancaman banjir dan longsor. Sementara ketika memasuki musim kemarau, risiko karhutla, kekeringan dan krisis air meningkat.

Greenpeace Indonesia meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan setelah kebakaran terjadi, tetapi memperkuat upaya pencegahan.

Organisasi tersebut menilai kawasan hutan dan gambut perlu mendapat perlindungan lebih kuat karena kondisi panas dan kering membuat wilayah tersebut semakin rentan terbakar.

"Jangan tunggu hutan terbakar. Pemerintah harus memperkuat pencegahan, melindungi hutan dan gambut, serta mengatasi akar krisis iklim," tegas Greenpeace Indonesia.

Greenpeace juga mengkritik ekspansi lahan berskala besar dan mendesak pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke serta pembukaan tambang di kawasan hutan.

Menurut Greenpeace, perlindungan hutan dan kekayaan alam semestinya menjadi bagian dari investasi jangka panjang Indonesia. Mereka menilai pembangunan yang mengorbankan lingkungan justru berpotensi memperbesar dampak krisis iklim yang pada akhirnya dirasakan masyarakat.

"Padahal, investasi terbaik untuk masa depan Indonesia adalah melindungi hutan dan kekayaan alamnya, bukan terus merusaknya atas nama pembangunan," tulis Greenpeace.