Dosen UGM: Dana MBG Setara Rp 5 Juta Per Bulan jika Dibagikan ke Keluarga Miskin

JATIMTIMES - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini kritik datang dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus founder lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios), Wahyudi Askar.

Dalam pernyataannya, Wahyudi mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran MBG yang nilainya mencapai Rp 335 triliun (proyeksi awal sebelum dilakukan pemangkasan jadi Rp 268 triliun). Ia menilai manfaat yang diterima masyarakat miskin tidak sebanding dengan besarnya dana yang dialokasikan negara.

Baca Juga : Pelantikan 33 PNS Baru Warnai Upaya UIN Maliki Malang Menuju Reputasi Internasional

Menurut Wahyudi, jika anggaran tersebut dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk Indonesia, maka setiap orang bisa menerima sekitar Rp 361 ribu. Bahkan jika difokuskan hanya kepada masyarakat miskin, nilainya jauh lebih besar.

"Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat Rp66.000.000 per keluarga, per tahun," ujarnya.

Ia kemudian menghitung bahwa nilai tersebut setara sekitar Rp 5,2 juta per bulan untuk setiap keluarga miskin.

"Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak Rp5.200.000 dari anggaran 335T. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar Rp200.000," katanya.

Wahyudi kemudian mempertanyakan ke mana selisih dana yang menurutnya tidak langsung diterima masyarakat.

"Dari hak mereka yang seharusnya mereka terima Rp 5,2 juta per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana?" ucapnya.

Menurut dia, sebagian besar dana justru dinikmati pihak lain dalam rantai pelaksanaan program.

"Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat baru," tegasnya.

Ia menilai masyarakat sipil saat ini hanya menuntut agar anggaran negara benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran utama program.

"Masyarakat sipil meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke masyarakat kecil," katanya.

Dalam pandangannya, pola subsidi yang diberikan negara kepada dapur MBG saat ini lebih banyak menguntungkan pelaku usaha dibanding masyarakat penerima manfaat.

"Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan," ujarnya.

Wahyudi mengaku telah lama menyampaikan kritik terhadap desain program MBG. Bahkan sebelum program dijalankan, Celios telah menerbitkan sejumlah kajian yang mengingatkan potensi masalah yang bisa muncul.

"Saya to the point saja ya. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar," katanya.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul saat ini sebenarnya telah diprediksi jauh sebelum MBG dilaksanakan.

"Ini sudah satu setengah tahun. Kerusakan sudah terjadi. Lumbung sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi," ujarnya.

Menurut Wahyudi, pada 2024 Celios telah merilis studi yang menunjukkan adanya kekhawatiran publik terhadap potensi penyimpangan dalam program tersebut.

"Tahun 2024 sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46 persen masyarakat mengendus ada potensi korupsi," katanya.

Tak hanya itu, Celios juga mengingatkan agar pemerintah tidak membangun skema yang bergantung pada vendor besar.

Baca Juga : Munas NU 2026 Rekomendasikan Amendemen UU Haji

"Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan. Jangan bikin vendor-vendor besar. Serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal," lanjutnya.

Wahyudi mengatakan berbagai potensi masalah dalam program MBG telah dipetakan dalam kajian mereka, mulai dari pengadaan hingga pengawasan.

"Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja. Mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan," ujarnya.

Bahkan, kata dia, potensi keracunan makanan juga pernah menjadi perhatian dalam kajian tersebut. "Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan," katanya.

Ia juga menyinggung persoalan inefisiensi anggaran yang menurutnya masih terjadi. "Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu," ujarnya.

Wahyudi menilai evaluasi yang dilakukan setelah berbagai masalah muncul tidak cukup menjawab persoalan mendasar. "Masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan," katanya.

Menurut dia, berbagai persoalan yang terjadi saat ini sebenarnya bisa dicegah sejak awal apabila perencanaan dan tata kelola program dibangun secara lebih matang. "Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar," ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan keterkaitan sejumlah pengelola dapur dengan kelompok tertentu. "Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Ini bisa dicegah," katanya.

Selain itu, Wahyudi mempertanyakan dasar akademik yang digunakan dalam penyusunan program MBG. "Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik," ujarnya.

Menurut dia, kajian yang dilakukan Celios sebelum program dijalankan tidak pernah mendapat perhatian serius. "Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar," katanya.

Dalam pernyataannya, Wahyudi mengaku kecewa karena berbagai peringatan yang pernah disampaikan kini terbukti menjadi kenyataan. "Dan kalau boleh saya jujur, setelah satu setengah tahun (MBG dilaksanakan), apakah saya marah? Saya marah," tegasnya.

Ia mengaku telah berupaya memberikan kontribusi melalui penelitian agar kebijakan publik dapat berjalan lebih baik.

"Saya dapat beasiswa LPDP, saya lakukan apa yang saya bisa, bikin studi, saya pengen tidak ada korupsi, dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Dan sekarang korupsi terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang," ujarnya.

Meski demikian, Wahyudi tetap berharap pemerintah melakukan perbaikan tata kelola secara serius untuk sisa masa pelaksanaan program. "Tentu kita berharap," katanya saat ditanya mengenai peluang perbaikan ke depan.

Untuk diketahui, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diklaim ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Namun dalam perjalanannya, program tersebut beberapa kali menjadi sorotan publik, mulai dari persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan anggaran, hingga sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah.