Aliansi Banyuwangi Menggugat Tuntut Pemerintah Evaluasi Program MBG dan Koperasi Merah Putih

 JATIMTIMES - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ” Aliansi Banyuwangi Menggugat” menggelar aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Banyuwangi  Jum’at (19/06/2026) mulai siang hingga malam.

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah antara lain; meminta penghentian pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara keseluruhan dan anggarannya dialihkan ke sektor prioritas untuk kesejahteraan rakyat, menghentikan militerisme di ranah sipil serta mendesak pemerintah menjamin program Pendidikan inklusif.

Baca Juga : Dinilai Provokatif, Muncul Banner Minta Usir Mahasiswa di Aksi Damai Dukung MBG

Menurut Koordinator Lapangan Aksi, Rofi'uddin Rohmatulloh, pihaknya menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program Presiden Prabowo yang menyerap anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya, evaluasi tersebut harus dilakukan melalui kebijakan yang terukur dan berbasis kajian akademis. “Apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak efektif dan tidak mencapai tujuan, maka program tersebut harus dihentikan dan anggaranya dialihkan ke sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Rofi'uddin

Dalam penyampaian terhadap isu daerah,  Aliansi Banyuwangi Menggugat mendesak Pemkab Banyuwangi untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. 

Mereka menuntut pemerintah agar mengalihkan fokus belanja operasional yang dinilai konsumtif menjadi belanja modal yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat sehingga lebih menyentuh kepentingan publik.

Selain tata kelola anggaran, mahasiswa juga menaruh perhatian serius pada sektor pendidikan daerah. Isu lokal ini ditutup dengan desakan tegas kepada pemkab untuk mengawal dan mengaudit secara transparan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) demi mencegah terjadinya kecurangan dan menjamin hak-hak siswa berprestasi, termasuk jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengawal dan mengaudit dugaan praktik jual beli seragam maupun atribut sekolah pasca SPMB, terutama pada jenjang SMP,” tegas Rofi'uddin saat melakukan orasi.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono yang akrab disapa Yayan mengungkapkan pada dasarnya pemerintah daerah siap materi tuntutan mahasiswa ke pemerintah. "Kita siap meneruskan materi suara tuntutan demo ke Pemerintah," ujar Yayan.

Baca Juga : Munas II Aremania Utas di Hotel Selecta Diikuti 10 Calon Presidium Baru

Terkait  kekecewaan peserta aksi karena Pemkab keberatan tanda tangan terhadap draf yang sudah disiapkan,  Yayan menuturkan karena pihaknya lebih mematuhi regulasi yang berlaku dalam birokrasi,"Ya gak papa, kita akan meneruskan tuntutan sesuai regulasi yang berlaku," tambahnya.

Karena komunikasi antara peserta demo dengan dirinya terjadi dead lock maka Yayan memilih untuk meninggalkan mereka dan pulang dari kantor Pemkab Banyuwangi.

Selanjutnya masalah polemik SPMB, pemerintah sudah melakukan mengundang para Kepala Sekolah SMP di Pesanggaran dan mengingatkan untuk melakukan kebijakan yang memberatkan orang tua / wali murid.

Lebih lanjut Yayan menambahkan menanggapi permintaan peserta demo agar pemerintah mengalihkan belanja operasional yang dinilai konsumtif menjadi belanja modal, untuk tahun ini pemerintah Banyuwangi memfokuskan anggaran untuk perbaikan fasilitas jalan.