Meski Ekonomi Tumbuh, OJK Catat Rasio Kredit Bermasalah di Situbondo Capai 28,10 Persen

JATIMTIMES - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kondisi perekonomian Kabupaten Situbondo masih menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,28 persen atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Data tersebut disampaikan Kepala OJK Jember, Aris Budiman, dalam Forum Komunikasi Media Sekarkijang yang digelar di Kabupaten Situbondo, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, berbagai indikator ekonomi menunjukkan aktivitas ekonomi di Situbondo masih terjaga di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.

Baca Juga : Melalui Larung Sesaji Pantai Serang, Pemkab Blitar Perkuat Budaya, Pariwisata, dan Kerukunan Warga

"Pertumbuhan ekonomi Situbondo mencapai 5,28 persen. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen," kata Aris Budiman.

Meski demikian, dari sisi kesejahteraan masyarakat, Situbondo masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Situbondo tercatat sebesar Rp41,14 juta. Nilai tersebut masih berada di bawah Banyuwangi yang mencapai Rp67,08 juta dan juga lebih rendah dibanding Jember yang sebesar Rp42,36 juta.

Selain itu, tingkat kemiskinan di Situbondo masih tergolong tinggi. OJK mencatat persentase penduduk miskin mencapai 11,17 persen atau lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 9,30 persen maupun rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.

Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian Situbondo dengan kontribusi sebesar 29,56 persen terhadap PDRB. 

"Sektor industri pengolahan menyumbang 21,86 persen, perdagangan besar dan eceran 15,72 persen, konstruksi 6,20 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 5,41 persen," rinci Aris.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Bank Indonesia (BI) Jember, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BPS itu, OJK juga menyebut bahwa tingginya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa perekonomian Situbondo masih sangat bergantung pada sektor primer. Karena itu, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

Di sektor jasa keuangan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Situbondo justru menunjukkan perkembangan positif. Hingga April 2026, realisasi KUR mencapai Rp770 miliar atau tumbuh 11,11 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp690 miliar.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Situbondo masih cukup baik. Hal ini menjadi indikator bahwa KUR tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha produktif," imbuh Aris.

OJK juga mencatat komposisi kredit UMKM di Situbondo masih didominasi usaha mikro. Sebanyak 67 persen kredit UMKM disalurkan kepada pelaku usaha mikro, 19 persen untuk usaha menengah, dan 13 persen kepada usaha kecil.

Baca Juga : Papua Pegunungan Stunting 40 Persen, Kenapa SPPG-nya Hanya 13? 

Kondisi tersebut menunjukkan mayoritas pelaku UMKM di Situbondo masih berada pada skala mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas agar dapat naik kelas.

Namun di balik pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit yang masih positif, OJK memberikan perhatian serius terhadap kualitas kredit perbankan di Situbondo. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tercatat mencapai 28,10 persen.

Angka tersebut jauh melampaui batas sehat industri perbankan yang umumnya berada di kisaran 5 persen. Tingginya NPL ini menjadi salah satu tantangan terbesar sektor jasa keuangan di Situbondo.

Aris menjelaskan, tingginya NPL dipengaruhi adanya debitur korporasi yang mengalami gagal bayar. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas kredit perbankan di wilayah Situbondo.

"Meski penyaluran kredit di Situbondo masih tumbuh, terdapat perhatian khusus terhadap kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah atau NPL Situbondo tercatat mencapai 28,10 persen," tegas Aris.

Karena itu, OJK mendorong penguatan koordinasi antara perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menjaga kualitas kredit sekaligus memperluas pembiayaan sektor produktif. 

Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Situbondo tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.