Soal PDI Perjuangan Dorong Evaluasi atau Hentikan MBG, Fraksi Gerindra: Prabowo Tak Mau Janji Manis

JATIMTIMES - Meski mendapat dorongan dari salah satu fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, terkait evaluasi atau pemberhentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun fraksi Gerindra, justru berbalik agar program pemerintah pusat tersebut, dilanjutkan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lamongan, Srinoto, menilai program MBG sebagai investasi jangka panjang pemerintah kepada anak-anak, guna mencetak generasi emas 2045.

Baca Juga : Kuota SMA/SMK Negeri Terbatas, Puguh DPRD Jatim Dorong Beasiswa Siswa Sekolah Swasta

"Ini bukti keperpihakan pemerintah kepada masyarakat, yang dulu hanya di iming-imingi slogan partai wong cilik. Namun pada pemerintahan Pak Prabowo ini tidak mau janji manis, tapi menginvestasikan dengan konkret," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa program MBG memiliki banyak keterkaitan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama petani, nelayan, peternak hingga pekebun.

"Karena hasil produksinya bisa diserap untuk kebutuhan MBG. Jadi kalaupun saat ini ada yang salah dalam pelaksanaan MBG, maka tetap dilakukan perbaikan dan pengawasan. Karena program ini baru jalan," tutur Srinoto.

Sementara menanggapi terkait porsi dan penyerapan anggaran yang dinilai menghambat kebutuhan program lainnya, anggota dewan yang juga sebagai bendahara DPC. Gerindra Lamongan itu menegaskan bahwa semua pos anggaran sudah dibahas sebelumnya oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalaupun dianggap bisa menghentikan pekerjaan atau program yang lain, nyatanya saat ini di Lamongan malah bisa membangun jalan di hampir seluruh wilayah kabupaten. Bahkan dengan kualitas super," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Erna Sujarwati, mempertegas dukungan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi. 

Baca Juga : Tingkatkan Keselamatan, Pemkot Surabaya Perkuat Pengawasan Proyek Saluran

Dirinya juga meminta kepada seluruh pihak, termasuk Satgas MBG, dan Dinas Pendidikan, untuk terus mengawal program tersebut, agar berjalan sesuai prosedur dan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pilitikus PDI-P itu juga menyinggung terkait keberlanjutan program MBG, yang harus disesuaikan dengan kondisi APBN dan kebutuhan masyarakat lainnya.

"Kalau melihat postur anggaran APBN dengan kondisi kayak gini, harusnya dihentikan. Karena kebermanfaatannya itu lho! Seperti pada saat Bimtek lalu dengan Mendagri, ada Pak Bupati juga, dan saya sampaikan kalau bisa eksekutif sounding-sounding dengan pemerintah pusat, bahwasanya efisiensi itu harusnya dikembalikan sesuai dengan kebutuhan kedaerahan. Misalnya kalau Lamongan kebutuhannya perbaikan jalan rusak, terus soal kesehatan, yang masih banyak orang nggak bisa berobat karena BPJS-nya mati, hingga harus nyari obat, nyari biaya, dan lainnya. Dan disitu disampaikan kalau efisiensi itu tidak untuk MBG, padahal efisiensi untuk MBG," ujar Erna, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, Erna kembali menekankan agar program makan bergizi dievaluasi dan dilaksanakan seperti tujuan awal. "Kalau langsung dihentikan, maka tidak akan ada evaluasi. Tapi kalau dievaluasi, pasti ada hal-hal yang akan muncul, seperti salah satunya kasus kepala BGN yang ketangkap kemarin. Namun pada intinya, semua harus dievaluasi dan kembalikan pada tujuan awal program MBG ini, dan kita wajib untuk mengawal," tandasnya.