Siap-Siap! Puncak Kemarau Diprediksi Terjadi Agustus 2026, Jatim Diminta Waspadai El Nino

JATIMTIMES - Masyarakat Jawa Timur diminta mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak kemarau di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk sebagian besar Pulau Jawa, akan berlangsung pada Agustus 2026.

Selain berpotensi memicu kekeringan, kondisi musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Situasi tersebut diperparah dengan peluang terjadinya fenomena El Nino yang diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027.

Baca Juga : Apresiasi Pemutihan BPJS Rp 14 Triliun, Puguh DPRD Jatim Dorong Pembenahan Data Penerima Manfaat

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan, puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap mulai Juli hingga September 2026. Namun, Agustus menjadi periode dengan cakupan wilayah terluas yang mengalami puncak kemarau.

"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur," jelas Faisal, dikutip laman resmi BMKG, Kamis (11/6/2026). 

Menurut BMKG, sebanyak 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Juli. Jumlah itu meningkat drastis menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan Indonesia pada Agustus 2026.

Pada periode tersebut, sebagian besar wilayah Jawa diprediksi mengalami puncak kemarau. Artinya, sejumlah daerah di Jawa Timur perlu bersiap menghadapi dampak yang mungkin muncul, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan.

Sementara itu, pada September 2026, sebanyak 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau. Wilayah yang terdampak antara lain Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, hingga Papua Pegunungan.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan, hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 200 ZOM atau sekitar 11,83 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Wilayah yang lebih dulu mengalami kemarau meliputi sebagian Sumatra, sebagian Jawa, mayoritas Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

BMKG juga memperkirakan sebanyak 198 ZOM atau 31,60 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau pada Juni 2026. Di Pulau Jawa, kondisi ini diprediksi meliputi sebagian besar wilayah Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, serta sebagian kecil Jawa Timur.

Selanjutnya, 66 ZOM atau sekitar 7,28 persen wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada Juli 2026.

Ardhasena menambahkan, musim kemarau tahun ini berpotensi lebih berat dibandingkan rata-rata tahunan karena dipengaruhi peluang kemunculan El Nino.

"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," imbuh Ardhasena.

Baca Juga : Pemkot Blitar Realisasikan Gaji Ke-13 untuk Dukung Pendidikan Anak ASN dan PPPK

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi kepada berbagai sektor. Untuk sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan kalender tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit air.

Pada sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, dan memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Sementara itu, sektor energi diimbau memperhatikan kapasitas air bendungan yang digunakan untuk operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

BMKG juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kesehatan akibat cuaca kering, termasuk potensi penurunan kualitas udara yang dapat memicu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun diperkirakan meningkat seiring berlangsungnya kemarau yang lebih panjang. Karena itu, koordinasi antara BMKG, pemerintah daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan lain terus diperkuat, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) jika diperlukan.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menambahkan, penerapan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang berkembang.

Menurut Faisal, pembaruan informasi iklim dari BMKG diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi dan strategi adaptasi, khususnya pada sektor yang rentan terhadap perubahan iklim.

"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini," papar Faisal.

BMKG mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG maupun kantor BMKG terdekat. Dengan kesiapan sejak dini, dampak musim kemarau dan El Nino yang diperkirakan memuncak pada Agustus mendatang diharapkan dapat diminimalkan. Semoga informasi ini bermanfaat ya.