AI untuk Bansos dan SR Diuji di AITF UB, Mampukah Teknologi Menjawab Persoalan Data Sosial Indonesia?

JATIMTIMES – Di tengah derasnya tren kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), tantangan terbesar Indonesia bukan lagi soal mampu atau tidak mengembangkan teknologi tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah AI dapat menyelesaikan persoalan nyata yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari akurasi data penerima bantuan sosial hingga tata kelola pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

Isu itu mengemuka dalam Workshop 3 Artificial Intelligence Talent Factory (AITF) yang digelar, Senin, (8/6/2026) melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Berbeda dengan banyak pengembangan AI yang berfokus pada industri dan bisnis, program ini justru mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan solusi bagi sektor pelayanan publik.

Dua proyek yang kini menjadi fokus utama adalah pengembangan AI untuk Sekolah Rakyat (SR) dan sistem bantuan sosial (bansos). Keduanya merupakan sektor yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan kompleks, mulai dari validitas data, efektivitas pelayanan, hingga ketepatan sasaran program pemerintah.

Baca Juga : PKL Jalan Veteran Tak Bisa Asal Relokasi, Dewan Sarankan Penindakan Operasi Yustisi

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Komdigi, Dr. Said Mirza Pahlevi, M.Eng., mengatakan dua proyek tersebut bukan sekadar tugas akademik mahasiswa, melainkan solusi yang sedang ditunggu berbagai pemangku kepentingan.

"Tahun ini di Universitas Brawijaya, khususnya pada batch kedua, menyelesaikan use case yang sangat penting terkait pelayanan masyarakat, yaitu sekolah rakyat dan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Use case ini sangat ditunggu," ujar Said.

Pernyataan itu menunjukkan adanya pergeseran arah pengembangan AI di Indonesia. Jika selama ini AI banyak dibicarakan dalam konteks efisiensi bisnis, kini teknologi tersebut mulai diarahkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

Bagi pemerintah, persoalan bansos bukan sekadar urusan distribusi bantuan. Berulang kali muncul kritik terkait data penerima yang tidak akurat, potensi penerima ganda, hingga masyarakat miskin yang justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Di sisi lain, Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis pemerintah membutuhkan sistem yang mampu mengelola data, memetakan kebutuhan siswa, hingga mendukung proses pembelajaran secara lebih efektif.

Karena itu, hasil pengembangan AI yang dilakukan mahasiswa UB mendapat perhatian khusus dari Kementerian Sosial dan Komdigi. Bahkan, menurut Said, solusi AI untuk bansos telah menjadi pembahasan di tingkat nasional.

"Solusi AI untuk bansos pun sudah menjadi pembicaraan di tingkat menteri. Sehingga itu akan bisa diangkat ke level nasional untuk dikerjakan pada batch-batch selanjutnya," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai melihat AI bukan sekadar teknologi pendukung, melainkan instrumen yang berpotensi memengaruhi pengambilan kebijakan publik. Jika terbukti efektif, sistem yang lahir dari kampus dapat menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan.

Namun jalan menuju penerapan nasional tidak mudah. Teknologi AI selalu menghadapi tantangan besar, terutama terkait kualitas data. Sistem secanggih apa pun tidak akan menghasilkan keputusan yang baik jika data yang digunakan masih bermasalah. Dalam konteks bansos, misalnya, keberhasilan AI sangat bergantung pada kualitas basis data sosial yang dimiliki pemerintah.

Karena itu, Komdigi dan UB menjadikan tahap pengembangan saat ini sebagai fase krusial. Workshop ketiga yang berlangsung saat ini menargetkan penyelesaian proyek hingga 90 persen sebelum memasuki tahap final pada akhir Juni.

Said bahkan menyebut proses menuju presentasi akhir sebagai sebuah "pertaruhan" bagi seluruh pihak yang terlibat.

Baca Juga : Belasan Dapur SPPG di Situbondo Hentikan Distribusi Program MBG, Ini Penyebabnya

"Ini sebenarnya pertaruhan UB dan Kementerian Komdigi terkait seberapa layak solusi AI yang saat ini sedang kita bangun bersama," tegasnya.

Besarnya ekspektasi tersebut terlihat dari langkah yang akan diambil menjelang Demo Day pada 29-30 Juni 2026. Para peserta akan mengikuti konsinyering atau karantina selama tiga hingga empat hari untuk memastikan produk yang dikembangkan benar-benar siap dipresentasikan.

Dalam agenda yang direncanakan berlangsung di Malang itu, hasil pengembangan AI mahasiswa akan dipamerkan di hadapan Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah pemangku kebijakan lainnya.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Sabriansyah Rizqika Akbar, S.T., M.Eng., Ph.D., menilai momentum tersebut menjadi ujian apakah kampus mampu membuktikan bahwa riset dan inovasi teknologi dapat diterjemahkan menjadi solusi yang relevan bagi masyarakat.

"Saya berharap kita semua memahami betapa pentingnya solusi AI yang dibuat saat ini. Karena ini akan menjadi cikal bakal pemanfaatannya, terutama untuk Sekolah Rakyat dan juga bantuan sosial," ujarnya.

Menurut Sabriansyah, mahasiswa tidak hanya diminta membuat konsep atau model teknologi, tetapi juga menghasilkan minimum viable product (MVP) yang dapat menunjukkan manfaat nyata ketika diuji oleh pemerintah.

Di tengah persaingan global dalam pengembangan kecerdasan buatan, program AITF menawarkan pendekatan yang berbeda. Fokusnya bukan menciptakan aplikasi AI yang viral atau bernilai komersial tinggi, melainkan memastikan teknologi tersebut mampu menjawab persoalan publik yang selama ini sulit diselesaikan melalui pendekatan konvensional.

Keberhasilan proyek ini nantinya akan menjadi ukuran penting bagi arah pengembangan AI di Indonesia. Jika solusi untuk bansos dan Sekolah Rakyat terbukti efektif, maka model kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah yang diuji di Malang berpotensi menjadi cetak biru pemanfaatan AI dalam tata kelola pemerintahan nasional.

Dengan kata lain, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nilai akademik mahasiswa atau reputasi kampus. Yang sedang diuji adalah apakah AI benar-benar dapat menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan membantu negara mengambil keputusan yang lebih tepat bagi masyarakatnya. "Ini merupakan pertaruhan kita. Bagaimana menyiapkan solusi AI beserta MVP yang dapat ditayangkan kepada para menteri yang akan diundang," katanya.