Polemik Internal Golkar Kota Malang Memanas, Kader Kirim Karangan Bunga dan Siapkan Gugatan

JATIMTIMES - Polemik internal Partai Golkar Kota Malang kian memanas. Sekitar sepekan setelah pengurus baru DPD Golkar Kota Malang diperkenalkan, gelombang penolakan justru bermunculan dari kader sendiri. Sejumlah kader bahkan menyatakan menolak masuk dalam struktur kepengurusan dan memilih mundur.

Gejolak ini merupakan lanjutan dari dinamika panas sejak Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Golkar Kota Malang. Sejumlah kader menilai pelaksanaan Musda hingga proses pemilihan Ketua DPD sarat pelanggaran aturan dan etika partai.

Baca Juga : Tuan Rumah Jakarta Pertamina Enduro Siap Tempur di Proliga 2026 Seri Malang

Sebagai bentuk protes, Rabu (4/2/2026), sejumlah kader Golkar mengirimkan karangan bunga ke Kantor DPD Golkar Kota Malang di Jalan Panglima Sudirman. Karangan bunga tersebut berisi ucapan duka cita sebagai simbol kekecewaan atas matinya kaderisasi di tubuh partai berlambang Pohon Beringin tersebut.

Dewan Pertimbangan (Wantimbang) DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, menegaskan bahwa kekecewaan kader memuncak setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru, meski proses sengketa tengah berjalan di Mahkamah Partai. “Hari ini rekan-rekan Golkar kecewa. Kekecewaan itu muncul sejak Musda sampai terbitnya SK kepengurusan. Padahal DPD tingkat satu sudah tahu bahwa persoalan ini sedang dibawa ke Mahkamah Partai,” ujar Agus.

Menurutnya, penerbitan SK tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap etika dan tata krama organisasi. Ia menyebut relasi antar-kader yang seharusnya dibangun dengan saling menghormati justru digantikan oleh praktik kekuasaan dan kewenangan sepihak.

“Ini pelecehan etika Golkar. Yang muncul hanya kekuasaan. Karena itu, satu-satunya kewenangan yang kami miliki adalah menggugat. Hari ini kami menyamakan persepsi untuk melayangkan somasi dan gugatan terhadap kepengurusan ini,” tegasnya.

Agus juga mengungkapkan berbagai dugaan pelanggaran serius dalam susunan kepengurusan DPD yang telah disahkan. Mulai dari prosedur yang dilanggar, etika organisasi yang diabaikan, hingga dugaan nepotisme.

Baca Juga : Optimalkan PMT Tekan Angka Stunting, Pemkot Kediri Gelar Rembuk Stunting Kecamatan

“Susunan kepengurusan ini sangat melukai hati kami. Ada pengurus dari kabupaten masuk ke kepengurusan kota. Dari 125 pengurus, yang hadir kemarin tidak sampai 30 persen. Bahkan ada satu keluarga, bapak, ibu, dan anak, masuk semua. Nepotismenya terasa sekali,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Agus menyebut ada kader yang mengaku tidak pernah tahu-menahu namun tiba-tiba tercantum dalam struktur kepengurusan. Kondisi ini mendorong sejumlah pimpinan kecamatan (PK) dan pimpinan kelurahan (PL) menyatakan penolakan secara tertulis.

Karangan bunga yang dikirimkan, lanjut Agus, merupakan bentuk keprihatinan kader terhadap matinya sistem kaderisasi di Golkar. Ia menilai banyak pihak yang tidak pernah aktif, bahkan belum pernah menjadi pengurus, justru masuk dalam struktur resmi partai. “Ini duka cita atas meninggalnya kaderisasi Partai Golkar. Bayangkan, ada yang tidak pernah jadi pengurus, tidak pernah aktif, tiba-tiba dibuatkan jadi pengurus,” ujarnya.