Money Politik Sudah Menjadi Budaya, Hari Putri Lestari: Berani Menolak?

JATIMTIMES – Pesta demokrasi dalam pemilihan umum, baik Pilkades, Pilkada, apalagi Pileg dan Pilpres, Indonesia menjadi negara nomor satu dalam menerapkan money politik (politik uang). Hal ini menunjukkan, jika pendidikan politik kepada masyarakat, dinilai masih sangat rendah.

Hal ini terungkap dari workshop yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Jatim Hari Putri Lestari pada Rabu (15/11/2023) di Hotel Aston Jember yang dihadiri oleh ratusan peserta. Workshop ini mengangkat tema “Politik Integritas Tolak Money Politik, Mewujudkan Tranparansi dan Demokrasi untuk Mencegah Korupsi,” dengan menghadirkan nara sumber dari KPUD Jember dan Bawaslu Jember.

Baca Juga : Ikuti Raimuna Jatim XIV, Ini Harapan Mbak Cicha ke 38 Kontingen Kwarcab Pramuka

Andi Wasis Komisioner KPUD Jember serta Yoyok Adi Pranata dari Komisioner Bawaslu sepakat bahwa money politik merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi. 

“Politik uang merupakan The Mother of Corruption atau induk dari permulaan korupsi,” ujar Andi Wasis.

Andi Wasis menambahkan, politik uang di Indonesia sudah menjadi budaya, banyak caleg yang memiliki ambisi, rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, demi untuk mendapatkan suara. 

“Untuk caleg DPRD tingkat kabupaten saja, rata-rata harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, rata-rata di atas 1,5 miliar rupiah,” jelasnya.

Tingginya cost politik tersebut, menunjukkan, jika kaderisasi dan pendidikan politik menjadi faktor penting, untuk menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Tentu hal ini menjadi problem tersendiri dalam perhelatan pemilu.

“Problem pada pesta demokrasi, tidak hanya pada partisipasi pemilih saja, akan tetapi money politik, juga menjadi problem tersendiri. Yang lebih parah, money politik itu, paling banyak di level ad hock, karena paling dekat dengan wilayah setempat,” jelasnya.

Fenomena money politik ini juga ditanyakan oleh salah satu peserta workshop. Saat ini, money politik tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh peserta kontestasi pemilu, baik caleg, maupun calon pemimpin seperti Bupati, Gubernur hingga Presiden.

“Money politik saat ini, sudah tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti halnya istilah serangan fajar. Politik uang akan bermain sesaat menjelang pemilihan, tapi politik uang saat ini sudah dilakukan secara terang-terangan. Ini tidak hanya dilakukan oleh caleg, tapi masyarakat sendiri kadang yang berharap,” ujar Yoyok.

Baca Juga : Wajib Netral, ASN Dilarang Pose Foto Berikut Ini!

Adanya fenomena ini, menunjukkan jika sosialisasi atau pendidikan politik, terutama pemilu dengan semboyan Jurdil dan Luber (Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) masih belum menyentuh di kalangan bawah (masyarakat kecil).

Sementara Hari Putri Lestari (HPL), dalam kesempatan tersebut menyatakan, bahwa workshop dilakukan untuk mengasah pemahaman politik. Dengan meningkatkan SDM dalam pemilu, dengan memberikan pendidikan agar pemilu tidak curang, seperti soal money politik.

“Dalam pencegahan money politik, harus dimulai dari diri kita sendiri, caleg atau partai, harus memberikan tauladan yang baik kepada pemilih, dengan tidak melakukan politik uang, dan masyarakat jangan mau dibodohi dengan iming-iming sejumlah uang oleh caleg, agar mau mencoblos caleg yang memberi uang, Berani menolak?" ujar HPL.

HPL juga mengimbau agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam menyikapi sekecil apapun isu yang berkembang juga harus aktif dan melakukan protes.

Sedangkan Yoyok Adi Pranata dari komisi pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember mengatakan, pihaknya lebih melakukan pencegahan adanya pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu), seperti Money Politik.

“Seperti, melakukan pendidikan politik, menciptakan anggota partisipatif, mempublikasikan kinerja Bawaslu dalam membongkar praktik politik dan membuka posko aduan,” pungkasnya. (*)