Marak Kasus Asusila, Kopri PMII Bangkalan Desak Bupati Segera Realisasikan Chelter Rumah Aman

Sejumlah pengurus Korp PMII Putri (Kopri) Cabang Kabupaten Bangkalan, lakukan audiensi kepada Bupati Bangkalan, Rabu (09/09/2020). Kedatangan mereka menyikapi maraknya kasus asusila yang kerap terjadi di Kabupaten Bangkalan.

Ketua Kopri PMII Cabang Bangkalan Nur Hidayah mengatakan, maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak membuat dirinya merasa miris, apalagi Kota Bangkalan yang sudah memiliki julukan Kota Dzikir dan Sholawat.

Baca Juga : Proyek Perluasan RSI Unisma Telan 4 Korban Nyawa, Ini Sikap Yayasan Unisma

"Kami ke sini merasa terpanggil dengan maraknya kasus asusila yang kerap terjadi di Bangkalan, sehingga kami mendesak bupati untuk segera berikan perlindungan terhadap korban," ujarnya, di Pendopo Agung Bangkalan saat audiensi.

Selain itu, Nur sapaan lekatnya menyebutkan, sesuai Perda  No.6 tahun 2009 bahwa pemerintah kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Kami meminta kepada bupati untuk segera merealisasikan adanya Chelter Rumah Aman bagi korban kekerasan di Bangkalan," pintanya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta akses pelaporan yang jelas kepada bupati. Agar, jika ada korban langsung bisa melaporkan terhadap pihak pemerintah.

Karena dengan begitu, pihaknya menyebutkan, kehadiran dan keberpihakan negara terhadap korban bisa dirasakan dalam mengawal kasus-kasus yang terjadi di Bangkalan serta keberpihakan terhadap korban.

"Serta adanya koordinasi dengan pihak terkait untuk ikut andil dalam memikirkan solusi serta tindakan preventif selanjutnya," pungkasnya.

Menanggapi itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, mengucapkan terima kasih kepada Kopri PMII cabang Bangkalan yang telah menyampaikan beberapa tuntutan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan.

Baca Juga : Viral Penampakan Lambang Pancasila Diubah Paguyuban di Garut, Begini Jadinya

Bupati menyebutkan, sementara ini pihaknya menargetkan pembangunan di Kabupaten Bangkalan, menjadikan Bangkalan menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Bahkan dalam KLA ini kata dia, tidak hanya difokuskan dalam hal kesehatan anak saja, namun juga program perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk fasilitas serta regulasi di dalamnya.

"Saat ini melalui Pemerintah Kabupaten Bangkalan tengah membangun berbagai keperluan terkait tercapainya KLA serta perlindungan bagi perempuan," ungkap Ra Latif.

Dengan adanya masukan dari PMII ini Ra Latif mengaku, akan menjadi sumbangsih baginya dalam pencapaian KLA di kabupaten ujung barat Madura dan perlindungan bagi perempuan.

Diketahui, pembangunan chelter rumah aman, Pemerinta Kabupaten Bangkalan menjanjikan akan terealisasi tahun 2021.