MALANGTIMES - Partai politik bersimbol banteng bermoncong putih kembali kuasai kursi parlemen di Kabupaten Malang. Walau harus berbagi dengan PKB yang sama-sama meraih 12 kursi,  suara PDI-Perjuangan masih lebih unggul dibandingkan dengan partai di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

Raihan tersebut yang membuat PDI-Perjuangan kembali menguasai kursi pimpinan DPRD Kabupaten Malang, seperti lima tahun lalu. Namun, tongkat komando di dewan berganti. Hari Sasongko yang digadang-gadang sebagai bakal calon bupati Malang 2020  dari PDI-Perjuangan serta memegang jabatan ketua DPRD pada periode 5 tahun ke depan beralih ke tangan Didik Gatot Subroto yang saat itu memegang ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang.

Sedangkan wakil ketua sementara diisi oleh kader PKB, yaitu Kholiq. Sisa dua kursi pimpinan DPRD Kabupaten Malang, yaitu wakil ketua 2 dan 3, menjadi hak parpol dengan suara terbanyak berikutnya.

Didik Gatot Subroto yang juga ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang terpisah menyampaikan, dengan selesainya pelantikan 50 anggota dewan, Jumat (30/08/2019) kemarin, tugas telah menanti para wakil rakyat ini.
Beberapa pekerjaan rumah (PR) besar yang sudah menunggu untuk anggota dewan 2019-2024 adalah penyelesaian program legislasi daerah (prolegda)  tahun 2019 yang belum terselesaikan sampai akhir jabatan. 

"Ada beberapa tugas yang telah menunggu. Salah satunya adalah sisa prolegda tahun ini belum selesai," ucap Didik.

Seperti diketahui, persoalan penyelesaian prolegda setiap tahun memang terbilang kedodoran dikawal para anggota dewan ini. Tercatat,  tahun 2016, prolegda yang disahkan mencapai 21 hanya selesai 19. Tahun 2017 ada 27 prolegda yang hanya juga bisa diselesaikan sebanyak 22. 

Tahun berikutnya, kondisi yang sama juga terjadi, dimana dengan kuantitas prolegda yang berjumlah 16, para anggota dewan hanya mampu menyelesaikan 8 saja.

Tahun politik 2019, ada sebanyak 14 prolegda yang disahkan. Setali tiga uang, dari beberapa informasi di DPRD Kabupaten Malang, dari total tersebut, baru 7 yang telah selesai. Sisanya 4 ranperda dalam proses dan 3 lainnya belum tersentuh.

Kondisi inilah yang membuat Didik sebagai ketua sementara DPRD Kabupaten Malang menegaskan, persoalan prolegda tahun ini akan jadi fokus bagi dewan. "Kami akan fokus untuk penyelesaian itu. Banyak faktor yang membuat ranperda tidak terselesaikan. Ranperda sampai tahun ini banyak merupakan usulan atau inisiatif eksekutif," ujarnya.

Fokus lain yang akan jadi PR dewan baru di Kabupaten Malang ini adalah terkait persoalan aset daerah yang juga masih terus dalam proses. Baik inventarisasi sampai pada pendataan, sampai pada tindakan teknis lain seperti pelelangan aset.

Seperti diketahui juga, persoalan aset di Kabupaten Malang beberapa kali menjadi temuan BPK setiap tahunnya. Hal ini pun kerap menjadi persoalan tahunan dengan belum terselesaikannya pendataan aset, baik bergerak maupun tidak bergerak. Ujungnya, sertifikasi aset seperti tanah dan bangunan, misalnya, masih menjadi hal pelik yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Data ulang aset pun dilakukan sejak awal tahun 2019, walaupun masih belum terkonfirmasi sampai saat ini berapa sebenarnya jumlah aset di Kabupaten Malang yang hanya disebut ribuan oleh beberapa pihak di Pemkab Malang ini.

Didik pun saat menjadi ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, kerap menyoroti hal tersebut. Selain data valid yang memang tak bisa diakses, misal secara kuantitas, juga langkah teknis dengan berbagai aset bergerak yang sudah daluarsa, belum ada kebijakan.

"Persoalan aset memang akan jadi fokus kita dengan berbagai hal yang belum terselesaikan ini. Misal, untuk aset kendaraan yang membebani keuangan APBD karena usianya sudah tua. Hal-hal ini nanti kita fokuskan, kita nanti coba bicarakan dengan eksekutif lagi," ujarnya.

Dua PR tersebut tentunya juga akan semakin bertambah dengan harapan-harapan besar masyarakat Kabupaten Malang terhadap 50 anggota dewan periode 2019-2024 ini. Langkah cepat dan tepat serta tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Malang akan ditunggu atas kiprah 50 anggota dewan terpilih ini.