Pekerjaan Tak Sesuai Kontrak, Dinas PU Tak Akan Bayar Rekanan

Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso (tengah) dam Kabid Bina Marga, Didik Setyanto (kiri)(DPUPR Kota Malang)
Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso (tengah) dam Kabid Bina Marga, Didik Setyanto (kiri)(DPUPR Kota Malang)

MALANGTIMES - Ini peringatan bagi rekanan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Jika proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak, maka dinas tidak akan membayarnya.

Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso mengungkapkan, sebelum mengerjakan suatu proyek pekerjaan, papan nama proyek harus ada, dan harus ditempel di titik pekerjaan. 

”Saya harap hal itu dilaksanakan dan ditaati, karena semua masyarakat biar bisa melihat dan mengawasi, dan juga waktu harus sesuai kontrak, H -7 semua semua harus beres, termasuk administrasi," papar Soni sapaan akrab Hadi Santoso.

Lebih lanjut Soni menjelaskan, dalam pekerjaan proyek, harus disediakan sebuah buku direksi maupun buku harian untuk mencatat segala macam progres pekerjaan. Baik dari kuantitas maupun kualitas, serta beberapa hal lainnya yang memang perlu dicatat.

“Biar nanti ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan pagunya, juga ketika ada tim Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ataupun saber pungli datang untuk mengecek ke lokasi suruh untuk mengisi buku direksi itu dan memberi masukan," ungkap Soni.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Didik setyanto mengatakan, pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan kontrak. Jangan terdapat hal-hal yang dikurangi maupun ditambahi sehingga melenceng dari kontrak.

“Mutu pekerjaan harus sesuai dikontrak. Sudah ada dan jelas, saya harap sesuai dengan speck, jangan disiasati, ini permohonan kami dari dinas, kalau tidak sesui kontrak, saya Bidang Bina Marga dan Kepala Dinas tidak akan membayarnya," tegas Didik.

Untuk itu, beberapa waktu sebelumnya, pihaknya telah menggelar Pre Construction Meeting (PCM) sebelum dimulainya proyek dengan para rekanan pemenang lelang terkait pelaksanaan pekerjaan. 

PCM merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian yang berasal dari konsultan yang ditunjuk.

Selain itu adalagi yakni Direksi Teknis sebagai pengawas teknis, yang di dalamnya berasal dari dinas. Juga terdapat penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) dan perwakilan masyarakat setempat dan instansi terkait guna menyamakan persepsi.

Pelaksanaan PCM harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Editor : A Yahya
Publisher : sandi permana soebagio

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top