Dua Tahun, Kebocoran Retribusi Parkir oleh Oknum Dishub Bernilai Fantastis

Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Jumlah kerugian negara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi retribusi parkir Kota Malang ternyata cukup fantastis.

Kasus ini sementara telah menyeret Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Samsul Arifin sebagai tersangka.

Dari hasil penyelidikan dan pendalaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, jika sebelumnya diketahui sementara hanya Rp 1,5 milyar, kali ini nilainya melonjak jauh sebanyak Rp 21 milyar.

Total tersebut merupakan akumulasi kerugian selama dua tahun, yakni tahun 2016 dan tahun 2017.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni. Nilai tersebut, merupakan perkembangan hasil terbaru dari penyidikan selama ini.

Meskipun Kabid Parkir Dishub sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di LP Lowokwaru, namun proses pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh kerugian negara, kemana saja aliran dana dan siapa lagi yang terlibat terus dilakukan.

 "Total kerugian Rp 21 milyar itu merupakan hasil perhitungan dari 600 titik parkir resmi, dalan jangka dua tahun, 2016 dan 2017. Dan itu hasil penghitungan Inspektorat Kota Malang," bebernya.

Sementara itu, terkait surat Kejari Kota Malang ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu melakukan audit terkaiat kerugian negara, masih belum mendapatkan respons.

Pihaknya mengaku tidak mengetahui, mengapa sampai saat ini belum mendapatkan jawaban.

"Kalau untuk saat ini, tersangkanya masih satu orang, belum ada tersangka lagi. Namun kami masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini," bebernya.

Samsul sendiri ditahan pihak Kejari Kota Malang pada 8 Mei 2018 setelah menjalani pemeriksaan panjang. Saat ini Samsul dititipkan di LP Lowokaru. 

Kejaksaan akan segera melengkapi berkas-berkas terkait kasus tersebut hingga nantinya P21. Setelah itu, bisa segera dilakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top