Ratusan Juta Tunjangan Anggota DPRD Kota Malang Ngendon

Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dana untuk membayar tunjangan-tunjangan kerja DPRD Kota Malang sebagian ngendon di kas daerah. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Pasalnya, meskipun setiap bulan tetap membayar gaji anggota dewan yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat DPRD Kota Malang tidak perlu membayar sejumlah tunjangan bagi mereka.

Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi mengungkapkan, anggota dewan yang ditahan tidak bisa mengikuti sejumlah kegiatan, antara lain reses dan kunjungan kerja (kunker).

Oleh karena itu, pagu anggaran yang sudah tercantum untuk mereka tidak dikucurkan.

"Memang masih memberikan hak keuangan anggota dewan yang tidak bisa melakukan aktivitas kedewanan, namun di sisi lain kami bisa melakukan efisiensi karena beberapa kegiatan tidak dilakukan oleh anggota dewan itu juga," ujar Bambang.

Meski demikian, Bambang belum merinci detail tunjangan reses dan kunker yang dihemat. Termasuk hitung-hitungan estimasi besaran efisiensi yang bakal disumbang ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2018.

Efisiensi anggaran itu didapatkan dari komposisi tunjangan anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK.

"Pastinya cukup banyak, namun berapa jumlah pastinya maupun estimasinya belum bisa kami sebutkan. Karena harus dihitung berdasarkan kegiatan yang dilakukan," imbuh Bambang.

Setiap bulan anggota dewan bisa melakukan kegiatan kunker sekitar empat kali. Untuk satu kali kegiatan kunker, setiap anggota dewan diperkirakan mendapatkan jatah sekitar Rp 10 juta.

Anggaran itu dialokasikan dalam bentuk transportasi, penginapan, juga uang saku. Besarnya anggaran setiap kunjungan kerja berbeda, karena disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) dengan mengacu kepada daerah yang dituju. 

Selain itu, anggota dewan yang ditahan KPK juga tidak lagi menlaksanakan kegiatan reses atau penyerapan aspirasi dari masyarakat. Sejak 18 anggota dewan ditahan pada Maret - April lalu, dewan melakukan satu kali. Jika dikalkulasi, anggaran yang bisa  diefisiensi setidaknya sekitar Rp 600 juta selama empat bulan sejak April hingga Juli 2018. 

"Pastinya keuangan yang tidak terpakai kami laporkan dan kembalikan ke kas daerah. Terserah pihak eksekutif, kemana sumbangan Silpa dari kami dialokasikan," pungkas Bambang.

Seperti diberitakan, sebanyak 18 anggota dewan yang ditahan KPK dalam perkara dugaan suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015.

Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top