Target November Selesai, Pembangunan Rusunawa Pegawai Negeri Kabupaten Malang Dilanjutkan

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Kabid Perumahan Imam Suyono saat meninjau progres pembangunan rusunawa di block office, Kepanjen. Jumat (13/7/2018) (for MalangTIMES)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Kabid Perumahan Imam Suyono saat meninjau progres pembangunan rusunawa di block office, Kepanjen. Jumat (13/7/2018) (for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang kembali menggeber pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau yang dulu disebut PNS (pegawai negeri sipil).

Target penyelesaiannya pun telah dipatok. Yaitu bulan November 2018 mendatang. 

Hal ini ditegaskan oleh Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Dr Wahyu Hidayat yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Imam Suyono saat melakukan cek pembangunan di lokasi rusunawa yang terletak di kawasan block office Kepanjen. 

"Kami target selesai November. Karena itu, kami mulai kembali melakukan pembangunan rusunawa ini," kata Wahyu, Jumat (13/7/2018) sore hari. 

Dari pemantauan di lokasi pembangunan rusunawa,  progres sampai saat ini telah mencapai 20 persen. Berbagai alat berat serta material bangunan telah berada di lokasi. Siap untuk dikerjakan dalam mencapai target penyelesaian yaitu terbangunnya sekitar 54 unit rumah dengan type 36.

Cek progres pembangunan rusunawa ASN yang ditarget selesai November 2018 mendatang (for MalangTIMES)

Dalam proses tersebut,  Wahyu juga menyampaikan bahwa pembangunan rusunawa ASN yang dianggarkan senilai Rp 16,1miliar dari dana pusat (APBN) akan dikawal oleh TP4D (tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah). 

"Jadi, selain target penyelesaian,  kami juga tidak ingin secara hasil nantinya ada persoalan. TP4D akan mendampingi proses pembangunan ini," ujarnya. 

Seperti diketahui,  pembangunan rusunawa ASN yang pertama ada di Jawa Timur (Jatim) bersumber dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dikarenakan prestasinya dalam pemberian kemudahan dan  pelayanan perizinan tahun 2017 lalu kepada Bupati Malang Dr H Rendra Kresna. 

Alokasi total yang digelontorkan dalam program perumahan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 25 miliar. Tapi tidak semua alokasi anggaran tersebut diserap untuk pembangunan rusunawa ASN. "Hanya Rp 16,1 miliar. Sisanya untuk bedah rumah," ujar Wahyu. 

Pembangunan rusunawa ASN senilai Rp 16,1 miliar akan didampingi TP4D. Kadis PKPCK sedang melihat banner di lokasi (for MalangTIMES)

Nantinya,  selain diperuntukkan untuk ASN, beberapa lokal rusunawa akan dipersiapkan untuk  tamu luar daerah apabila ada acara di wilayah Kepanjen. Baik saat ada pertandingan sepak bola di Kanjuruhan maupun acara pemerintahan lainnya.

"Kami berharap rusunawa bisa selesai target dan dimanfaatkan oleh ASN yang belum memiliki rumah sendiri. Untuk masalah teknisnya, sedang kami godok," pungkas Wahyu. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top