Ada Manipulasi Data Pengelola, Penandaan Patok Hutan Sosial Sumawe Ditunda

Penandaan patok hutan sosial di Sumawe akhirnya ditunda karena adanya nama pengelola fiktif dan di luar daerah (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Penandaan patok hutan sosial di Sumawe akhirnya ditunda karena adanya nama pengelola fiktif dan di luar daerah (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kekhawatiran terjadinya persoalan dalam izin pemanfaatan hutan perhutani sosial (IPHPS) terbukti. Bukan persoalan adanya dua kelompok pengelola hutan sosial,  yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH), tapi karena adanya manipulasi data dalam proses pengajuan lahan garapan ke Menteri Kehutanan pada Desember 2017 lalu.

Adanya manipulasi data pengelola hutan sosial tersebut,  membuat rencana penandaan patok hutan sosial di wilayah  Sumbermanjing Wetan (Sumawe) oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang sedianya dilakukan hari Kamis (12/7/2018) kemarin,  ditunda. 

Hal ini disampaikan Achmad Padel Koordinator Keamanan (Korkam) Perhutani KPH Malang. Ia menyampaikan, ada beberapa nama penerima IPHPS bukan penduduk wilayah Kecamatan Sumawe. Tapi dari sejumlah daerah,  seperti Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang dan Jember. Selain itu terdapat juga nama-nama fiktif

"Benar penandaan patok IPHPS terpaksa ditunda. Hal ini atas kesepakatan sejumlah pihak yang berkompeten dalam rencana  pengelolaan lahan milik Perum Perhutani," kata Padel.

Penundaan patok lahan hutan sosial di Sumawe,  dibenarkan juga oleh Asisten Perhutani (Asper) BKPH Sumawe. Agenda penandaan patok akhirnya ditunda agar tidak terjadi gesekan di tingkat pengelola. 

"Kami tak ingin terjadi benturan satu sama lain. Apalagi terjadi hal tersebut. Kita tentu sangat menyayangkan adanya manipulasi data ini," ujar Suyatno Asper BKPH Sumawe. 

Suyatno juga menegaskan,  pihaknya tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga muncul persoalan tersebut. Apalagi,  lanjutnya, pihaknya tidak dalam kewenangan melakukan pendataan atas warga yang mendapat IPHPS. 

"Kita tidak faham kenapa bisa terjadi. Seharusnya pendataan ini dilakukan oleh pihak desa dan KTH," ucap Suyatno.  

Sebenarnya penandaan patok IPHPS ini rencananya akan dilakukan di petak 83, 85 dan 86 dengan luas keseluruhan lahan  2.089 hektar (ha) serta terletak di Desa Sitiarjo dan Desa Tambakrejo. 

"Kami tidak ingin ada masalah. Setelah hal ini selesai dan persyaratan semuanya terpenuhi,  baru bisa kita lakukan lagi penandaan patok dengan melibatkan jajaran Muspida," ujar Suyatno.

Lebih mengejutkan,  dari keterangan Suyatno,  dari data pengelola IPHPS tercantum nama seorang pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Sayangnya,  Suyatno tidak berkenan menyebut namanya. "Semoga bukan dan hanya ada kesamaan nama saja. Mosok pejabat yang domisilinya di Kota Malang dan informasinya di perumahaan elite ikut jadi penggarap hutan sosial," ucapnya. 

Di kesempatan terpisah, Camat Sumawe juga menyayangkan terjadinya hal tersebut. Harapannya agar seluruh persoalan terkait IPHPS bisa terselesaikan dengan aman dan terkendali. 

"Kami tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan semua pihak. Apalagi ini program nasional dan aturannya jelas. Hutan sosial untuk warga sekitar kawasan hutan dan yang berpenghasilan minus," ujar Agus Harianto. 

Agus menegaskan, agar persoalan tersebut bisa segera mendapat solusinya dan bisa berjalan kondusif. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top