Paslon ASIK Nilai KPU Lakukan Pelanggaran dalam Pilwali Malang 2018

Calon Wakil Wali Kota Malang nomor urut dua Syamsul Mahmud (tiga dari kiri) didampingi Ketua LPP paslon Asik Arief wahyudi dan Sekertaris DPC PKB Kota Malang Zamroni, serta koordinator tim hukum DPC PKB Kota Malang Hamka SH saat melakukan preskon (Pipit)P
Calon Wakil Wali Kota Malang nomor urut dua Syamsul Mahmud (tiga dari kiri) didampingi Ketua LPP paslon Asik Arief wahyudi dan Sekertaris DPC PKB Kota Malang Zamroni, serta koordinator tim hukum DPC PKB Kota Malang Hamka SH saat melakukan preskon (Pipit)P

MALANGTIMES - Pasangam calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang nomor urut dua atau yang akrab disapa paslon ASIK, M. Anton dan Syamsul Mahmud menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang lakukan sederet pelanggaran dalam proses Pilkada 2018.

Ketua LPP PKB Kota Malang Arief Wahyudi menyampaikan, salah satu pelanggaran terbesar KPU selama proses Pilkada 2018 berlangsung adalah tak terdistribusikannya 30 ribu lebih undangan pencoblosan. Dengan alasan yang bersangkutan meninggal dunia, tak dapat ditemui, hingga pindah alamat.

"Ini kami nilai sebagai sebuah pelanggaran. Karena tanpa undangan orang ogah nyoblos padahal suara mereka sangat penting," katanya pada wartawan dalam sesi konferensi pers Menyikapi Hasil Akhir Pilwali 2018 yang berlangsung di kantor DPC PKB Kota Malang, Senin (9/7/2018).

Meski begitu, berdasarkan segala pertimbangan bersama, paslon ASIK menurutnya memilih untuk tak melakukan gugatan. Namun pihaknya kembali menegaskan agar KPU menjadikannya sebagai sebuah pelajaran dan tak lagi melakukan kesalahan yang sama.

"Terlebih ini sudah akan proses Pileg dan Pilpres, jadi jangan sampai surat undangan tak didistribusikan dengan berbagai alasan," imbuh Arief.

Sementara itu, Koordinator Tim Hukum PKB DPC Kota Malang, Hamka SH menambahkan, sesuai kesepakatan bersama maka tak ada langkah hukum yang diambil dari catatan yang didapat tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk ikut serta menyukseskan rencana para calon yang saat ini dinyatakan menang dalam proses rekapitulasi.

"Sudah diputuskan tak ada langkah hukum," jelasnya lagi.

Selain itu, ia juga menyoroti angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018 yang dinilai rendah. Di mana 250 ribu lebih masyarakat tak menggunakan hak pilihnya. Padahal, Pilwali merupakan proses demokrasi di tingkatan yang paling rendah.

"Ini kan Pilkada yang langsung menyentuh masyarakat. Tapi angka partisipasinya rendah. Jadi harus ada evaluasi dari KPU," jelasnya.

Di sisi lain, Plt Ketua DPC PKB Kota Malang sekaligus calon Wakil Wali Kota Malang nomor urut dua Syamsul Mahmud menyampaikan jika tim ASIK menerima dengan legowo atas kemenangan tim paslon nomor urut tiga yang sampai saat ini unggul dalam rekapitulasi hingga tingkat Provinsi Jawa Timur.

"Kami juga menyampaikan selamat atas kemenangan tim paslon nomor urut tiga. Dan kami akan turut mengawal proses pembangunan Kota Malang ke depan," jelas Syamsul.

Dia juga menyampaikan kebanggaannya atas perolehan suara yang diperoleh paslon ASIK. Dimana dari hasil rekapitulasi Anton dan Syamsul menempati posisi ke dua dengan perolehan suara 36,59 persen.

"Kami bangga dengan perolehan suara, karena dalam perjalanannya kami bergerak tanpa Abah Anton dan tetap mendapat hasil maksimal," pungkasnya.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top