Rekanan Proyek Kembali Keluhkan Teknis Pelelangan di Kabupaten Malang

Screenshot LPSE Kabupaten Malang (Nana)
Screenshot LPSE Kabupaten Malang (Nana)

MALANGTIMES - Proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan di pemerintahan Kabupaten Malang terus bergulir. Tercatat, berbagai kedinasan sudah terlihat menyampaikan program kerjanya melalui tahapan pelelangan secara elektronik. 

Tercatat,  dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), ada ratusan tender yang sedang dilelang dari  berbagai dinas yang ada di Kabupaten Malang. Misalnya,  di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang yang melepas sekitar 180 unit tender kepada rekanan. 

Sayangnya, dalam teknis pelelangan,  mencuat berbagai keluhan dari sejumlah rekanan proyek, baik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (Aspperkoni) Kota/Kabupaten Malang maupun yang bergerak secara mandiri. 

Keluhan tersebut dikarenakan banyaknya  rekanan yang tidak mendapat pekerjaan dari lelang yang jumlahnya sampai ratusan  miliar rupiaj pada tahun 2018 ini. Beberapa faktor yang disampaikan oleh rekanan, misalnya Sugiarto, salah seorang rekanan asal Kecamatan Pakisaji, pelelangan tahun ini terkesan adanya pengondisian. 

"Hanya beberapa rekanan yang dapat bagian. Ini sudah terlihat adanya pengondisian dari tahap pengumuman dan penjadwalan," lanjut Sugiarto yang mencontohkan untuk pelelangan di bina marga yang berjumlah 180  tender, pengumumannya dilakukan secara bersamaan, dengan jadwal yang sama pula.

"Ini tidak salah,  tapi membuat kami kewalahan untuk mempersiapkankan dokumen lelang. Tidak cukup  waktunya. Selain itu, kami kesulitan dalam memenuhi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam lelang. Yakni surat dukungan aspalt mixing plan (AMP) dari pabrikan," ujar Sugiarto. 

Keluhan lebih keras muncul dari pengurus Aspperkoni) Kota/Kabupaten Malang Pungky Satria. Dia menyatakan,  ratusan proyek baik yang dilelangkan maupun penunjukan langsung (PL) sudah dikuasai mafia proyek. 

"Infonya begitu. Proyek di Kabupaten Malang sudah dikuasai segelintir rekanan. Padahal kita memiliki banyak rekanan juga yang akhirnya tahun ini tidak kebagian proyek," ujar Pungky yang juga menegaskan apabila hal tersebut terus terjadi,  beberapa rekanan akan membawa persoalan  ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Ini sudah persaingan tidak sehat dan masuk ranah monopoli. Kalau begini terus, ya kita bawa ke KPPU," tegas Pungky. 

Dugaan adanya permainan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan rekanan yang dipilihnya tersebut terus  berkembang dalam masyarakat. Sayangnya, beberapa kepala dinas, seperti Dinas PU Sumber Daya Air (SDA), sangat sulit untuk dimintai keterangannya, baik secara langsung maupun melalui telepon.  Dinas PU SDA melansir 20 lelang tender dengan total anggaran sebesar Rp. 10,596 miliar. "Kita bahkan sulit untuk mengakses informasi yang akan dilelangkan oleh dinas tersebut," pungkas Pungky. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top