Inovatif, BP2D Kota Malang Siapkan Aplikasi Mobile Pajak Daerah

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto saat menjadi pembicara dalam kegiatan bimtek di Perkantoran Terpadu Pemkot Malang. (Foto: BP2D Kota Malang for MalangTIMES)
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto saat menjadi pembicara dalam kegiatan bimtek di Perkantoran Terpadu Pemkot Malang. (Foto: BP2D Kota Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Inovasi terus dimunculkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Salah satunya yakni pembuatan aplikasi mobile untuk pajak daerah. Rencananya, aplikasi itu akan di-launching Senin, 21 Mei 2018 mendatang.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, pembuatan aplikasi itu seiring dengan perintah Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi yang memacu penggunaan teknologi informasi (IT) dalam setiap pelayanan masyarakat. "Kami terus berupaya berinovasi dan mengoptimalkan sistem sarana prasarana berbasis IT yang menunjang kompetensi petugas pajak dan seluruh mekanisme perpajakan daerah. Saat ini, sedang kami ujicobakan aplikasi dan akan segera dijalankan dalam waktu dekat," ujarnya.

Aplikasi tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Kota Malang sebagai smart city. Inovasi baru yang bakal diluncurkan tersebut yakni Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah alias SAMADE. Launching sendiri akan digelar di Balai Kota Malang. Sebelumnya, BP2D Kota Malang sudah menggunakan sistem pajak online (e-tax) yang digeber sejak tahun 2013 lalu.

Ade menerangkan, kehadiran aplikasi ini bakal semakin memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang perpajakan daerah secara aktual dan efisien. Mulai dari informasi terkait objek pajak, informasi tagihan dan tunggakan, informasi sistem pembayaran dan pengumuman pajak daerah. Masyarakat juga bisa melakukan konsultasi pajak daerah hingga mengunduh peraturan pajak daerah dengan mengaksesnya darimana pun, kapan pun dan di mana pun melalui gadget, real time selama 24 jam. 

Dalam waktu dekat juga akan segera dioptimalkan sistem BPHTB online (e-BPHTB) yang membuat pelayanan pajak daerah jauh lebih cepat, transparan, jujur dan tanpa biaya tambahan apa pun. Selain mempercepat alur dan proses pengurusan pajak, juga demi meminimalisasi risiko dan penyalahgunaan wewenang, baik oleh petugas pajak, PPAT, wajib pajak maupun oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Kemudahan-kemudahan tersebut guna mengakomodasi para wajib pajak (WP) yang terjebak keterbatasan waktu, jarak dan kesibukan aktivitas lain. Tujuannya agar tetap dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya secara tepat waktu,” tegas Ade yang pernah menjabat kabag humas Setda Kota Malang.

Pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania itu menambahkan, saat ini pihaknya tengah mematangkan upaya inovasi kebijakan penghapusan denda dan pokok piutang pajak. Hal itu sebagai salah satu upaya menurunkan angka tunggakan piutang pajak daerah di Kota Malang. Diharapkan, nantinya kebijakan itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. 

"Kebijakan ini telah dikaji secara mendalam dan didiskusikan dengan berbagai stakeholder terkait. Termasuk di antaranya Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, akademisi, organisasi profesi di Kota Malang hingga BPKP," urai Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Pihak BP2D Kota Malang juga tengah menyusun standar regulasi yang jelas dan terbaru melalui peraturan daerah (perda) yang kini sedang direvisi. Juga peraturan wali kota (perwal) yang akan disusun untuk tata cara dan mekanisme regulasi terkait. "Juga pentingnya sarana dan prasarana penunjang kompetensi petugas pajak daerah," ujarnya.

Rekomendasi dan dukungan disampaikan auditor BPK RI Arief Praseno menyangkut upaya inovasi kebijakan penghapusan denda dan pokok piutang pajak tersebut. "Terkait dengan penghapusan denda, dapat dilakukan dengan mengacu peraturan serupa yang sudah ada sebelumnya. Seperti halnya Sunset Policy di Kementerian Keuangan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur," ungkapnya dalam kesempatan tatap muka langsung dengan Ade. 

Penghapusan piutang pajak, lanjutnya, juga dapat menggunakan mekanisme penyisihan piutang yang tertuang di kebijakan akuntansi Pemkot Malang. "Karena masih dalam masa pilkada, maka draft peraturan yang akan digunakan dapat dipersiapkan lebih dahulu. Sehingga saat wali kota terpilih menjabat, peraturan dapat segera difinalkan dan diterapkan," pungkasnya. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top