Disdik Kota Malang Beri Pemahaman Tenaga Pendidik SD dan SMP tentang BOS dan BOSDA

Bimtek tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hari Kamis (17/5) di aula Dinas Pendidikan Kota Malang (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)
Bimtek tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hari Kamis (17/5) di aula Dinas Pendidikan Kota Malang (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

MALANGTIMES -  Hingga Kamis (17/5) Dinas Pendidikan Kota Malang masih menggelar bimbingan teknis berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Dalam pemaparan yang berlangsung hingga Kamis sore itu ditekankan pentingnya mengetahui dengan benar asal kucuran dana BOS dan BOSDA.

I Ketut Wisuda, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, menjelaskan perbedaan BOS dan BOSDA. 

Suasana Bimtek bertajuk 'Penyaluran, Pengganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Dana BOSDA dan Bisnis Untuk SDN dan SMPN Tahun 2018'
(foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

"Yang mendasar adalah BOS itu berasal dari pemerintah. Sedangkan BOSDA berasal dari dana pemerintah daerah dalam hal ini ya dari Pemkot Malang," kata dia, Kamis (17/5/2018). 

Dalam Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

Beberapa pemerintah daerah berusaha menutupi kekurangan antara dana BOS yang diterima sekolah dan kebutuhan operasional actual, dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah atau dikenal dengan istilah BOSDA.

Adapun dana BOSDA Kota Malang tahun lalu mencapai Rp 160 miliar. Tahun ini mengalami kenaikan sekitar 5 persen atau sebesar Rp 8 miliar.

Lebih lanjut, dalam pemaparannya di depan ratusan tenaga pendidik SD se Kota Malang itu dijelaskan pula terkait uang persediaan (UP) dan belanja langsung (LS).

Peserta Bimbingan Teknis BOSDA di aula Dinas Pendidikan Kota Malang, Kamis (17/5) (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

Dalam prosedur belanja LS langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga yakni penyedia barang atau jasa. Untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dilaksanakan setelah memperhitungkan pemenuhan kewajiban  pihak ketiga sesuai dengan surat perjanjian atau kontrak.

Adapun dalam hal ini, SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) yang dapat dikelola adalah belanja pegawai, honorarium ahli atau narasumber, perjalanan dinas, uang yang diberikan kepada masyarakat dan belanja kepesertaan. (*)

Editor : Heryanto
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top