Urus UMKM, Lintas Dinas Bakal Duduk Bersama

Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Made Dewi A. menyatakan persoalan usaha mikro perlu adanya keterlibatan dengan berbagai dinas yang ada dan tidak hanya di pihaknya. (Nana)
Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Made Dewi A. menyatakan persoalan usaha mikro perlu adanya keterlibatan dengan berbagai dinas yang ada dan tidak hanya di pihaknya. (Nana)

MALANGTIMES - Diajukannya rencana peraturan daerah (ranperda) tentang pemberdayaan  usaha mikro di Kabupaten Malang hasil inisiatif DPRD mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Malang. 

Walaupun masih terlihat panjang pembahasannya, usulan ranperda tersebut memberikan warna nantinya terhadap tumbuh kembangnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Malang yang tercatat berjumlah 419.882 unit pada tahun 2017.

"Tentunya kami sangat mendukung adanya ranperda tersebut. Kami siap untuk membantunya menjadi perda, " kata Made Dewi Anggraeni, kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Kamis (17/5/2018). 

Made Dewi melanjutkan,  dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang sekitar 1,3 juta yang bergerak di industri UMKM,  usulan ranperda pemberdayaan usaha mikro dari DPRD tentunya akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM.  

Perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui perda akan lebih bisa memfokuskan gerak dan arah pendampingan di tataran lapangan di berbagai kedinasan yang ada di Kabupaten Malang. Pasalnya,  menurut Made Dewi, berbicara tentang usaha mikro adalah berbicara juga tentang keberadaan dinas lainnya yang juga mengusung konsep yang sama dengan dinasnya. 

"Banyak kedinasan memiliki program dalam usaha mikro. Walaupun masyarakat ngertinya urusan tersebut ada di dinas kami. Hal ini tentunya membutuhkan ruang dan persepsi yang sama antara kami di pemerintahan. Ini bisa dijembatani dengan regulasi daerah tersebut," ujarnya kepada MalangTIMES. 

Untuk menguatkan hal tersebut, diperlukan adanya tindak lanjut dari berbagai dinas yang juga memiliki tugas dalam pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Malang yang pertumbuhannya mencapai 76,4 persen dari sebelumnya berjumlah 171.440 unit menjadi 302.529 unit di tahun 2017. "Duduk bersama lintas kedinasan untuk persoalan ini menjadi jalan untuk mempercepat regulasi daerah tersebut selesai," ucap Made Dewi. 

Disinggung mengenai persiapan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang dipimpinnya, Made Dewi menyampaikan,  pihaknya kini sedang kembali melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan UMKM. Baik mengenai aset,  kelas atau jenisnya, serta keberadaan UMKM yang tahun lalu telah terdata di dinasnya. 

Hal tersebut menjadi penting dalam memberikan data valid untuk mempercepat proses pembahasan ranperda pemberdayaan usaha mikro Kabupaten Malang. "Banyak kemungkinan selama setahun dalam UMKM. Dulu  masih skala mikro,  bisa saja sekarang menjadi usaha kecil atau bahkan menengah, " ujarnya. 

Tindakan lain yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang untuk memperkuat keberadaan para pengusaha rakyat tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan ritel modern. Harapannya,  agar produk-produk UMKM bisa juga dijual di berbagai ritel modern tersebut. 

"Ini yang belum ada. Padahal dengan masuknya produk UMKM ke ritel modern bisa meningkatkan daya saingnya terhadap produk lain yang ada, " ujar Made Dewi. 

Semua tindakan yang sudah dan akan dilaksanakan tersebut, akan semakin cepat terealisasi apabila seluruh dinas yang ada bisa berkolaborasi dalam mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM di Kabupaten Malang. 

"Jadi, duduk bersama lintas kedinasan sekali lagi menkadi penting. Agar ada persamaan langkah dan strategi dalam penguatan UMKM," pungkas Made Dewi. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top