Dinas Pendidikan Kota Malang Godok Pengelolaan BOSDA, Bakal Ada Aturan Anyar?

Bimbingan Teknis Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang digelar hingga Kamis (17/5) di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)
Bimbingan Teknis Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang digelar hingga Kamis (17/5) di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Upaya penataan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terus dilakukan Dinas Pendidikan Kota Malang. 

Mengundang sekitar 600 guru dan kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang, digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk 'Penyaluran, Pengganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Dana BOSDA dan Bisnis Untuk SDN dan SMPN Tahun 2018'.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang Totok Kasianto menjelaskan acara digelar selama empat hari yakni mulai Senin hingga Kamis (17/5) mendatang.

"Kalau total ada sekitar enam ratusan. Tapi kan enggak mungkin semua sekarang. Jadi ya bertahap," papar dia saat ditemui awak media, Senin (14/5/2018).

Dia memaparkan bahwa penyaluran dana BOSDA dapat berjalan dengan baik apabila administrasi dikelola dengan efektif dan transparan. 

"Jadi adanya Bimtek ini supaya kita bisa mengelola dengan efektif administrasi dana BOSDA. Selama ini kalau tadi teman-teman dengar ada saran-saran dari Malang Corruption Watch atau MCW. Itu juga kita pertimbangkan demi transparansi dana BOSDA," jelas Totok.

Lebih lanjut, sistem pengelolaan BOSDA  Dinas Pendidikan Kota Malang sudah menggunakan sistem online. "Ya sudah kita lakukan itu dengan sistem online. Selain itu kan sekarang ada regulasi baru," ungkap Totok.

Regulasi baru terkait BOSDA itu tertuang dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan terkait pengadaan barang dan jasa.

"Jadi intinya nanti kepala sekolah dan guru bukan lagi menjadi bendahara dalam mengelola BOSDA. Mereka kembali menjalankan tugas mereka. Yang guru yang mengajar saja dan lain sebagainya," jelas dia.

Selama ini, bendahara BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) adalah bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah yang berada di lingkungan Sekolah dan memiliki kewajiban untuk memungut dan memotong pajak atas belanja barang modal, belanja pegawai dan belanja lainnya yang dananya bersumber dari dana BOSDA.

Meski demikian, Totok tidak menjalankan detail terkait aturan anyar pengelolaan BOSDA tersebut. Ia menjelaskan bahwa peraturan tersebut masih baru dan harus banyak disosialisasikan kepada guru dan kepala sekolah di lingkungan SD dan SMP Kota Malang. (*)

Editor : Heryanto
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top