Pemkot Malang Terancam Lumpuh, Mengapa? (8)

Masih Buntu, PDIP Bingung Tentukan Pengganti Ketua DPRD Kota Malang

Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah saat ditemui di Universitas Merdeka Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)
Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah saat ditemui di Universitas Merdeka Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ancaman lumpuhnya Pemerintahan Kota Malang belum dijawab tegas oleh partai politik (parpol). Termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan parpol yang menduduki pucuk pimpinan DPRD Kota Malang. 

Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa pihak partai masih menunggu kelanjutan proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Basarah mengakui DPP PDIP kesulitan untuk menentukan pengganti Ketua DPRD Kota Malang. 

Pasalnya, partai berlambang banteng moncong putih tersebut khawatir anggota DPRD lain yang merupakan kader PDIP juga turut terseret menjadi tersangka.

"Kami juga tengah mengkaji di antara anggota DPRD yang belum ditersangkakan KPK, kira-kira yang mana yang tidak akan ditetapkan status tersangka," ujar Basarah saat ditemui hari ini (17/4/2018) usai menjadi pembicara dalam Seminar Legislatif di Universitas Merdeka Malang. 

Seperti diketahui, jabatan pucuk pimpinan DPRD Kota Malang kini mengalami kekosongan pasca penetapan M Arief Wicaksono sebagai tersangka kasus korupsi APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Ironisnya, sang pegganti Abdul Hakim kini juga ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

"Kami tidak mau kejadian seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kami lagi mencari tahu bagaimana caranya memastikan. Kalau dari DPP menunjuk ketua yang baru dari fraksi, kemudian hari tidak ditersangkakan lagi," paparnya.

Menurutnya, DPP PDIP saat ini masih memikirkan dengan serius kepentingan rakyat Kota Malang agar pemerintahan Kota Malang berjalan efektif, serta pelayanan publik berjalan dengan baik. Sehingga warga Kota Malang tidak dirugikan haknya. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena partai tidak memiliki jaminan maupun penguat. 

"Kami belum tahu caranya. Karena kami tidak bisa berkomunikasi dengan KPK, siapa-siapa saja anggota DPRD yang memang menurut bukti hukum yang mereka miliki tidak ada indikasi keterlibatan dalam kasus itu," terangnya. 

Pihak DPP PDIP pun menurut Basarah sudah berupaya mengumpulkan seluruh anggota dewan yang masih aktif. "Sudah kami diskusi bolak-balik dengan mereka juga, tapi tetap saja tidak ada kepastian yang bisa dijadikan pegangan untuk memastikan sisa anggota yang ada tidak jadi tersangka," ucapnya.

Basarah mengungkapkan pihaknya masih melakukan kajian alternatif langkah-langkah yang akan diambil. "Saya kira ini situasi yang sangat sulit ya, bukan hanya untuk Fraksi PDIP tapi juga bagi parpol lain. Juga dampaknya, kepentingan rakyat Kota Malang yang terganggu terutama pelayanan publik," sebutnya.

Sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2014 lalu, PDIP memiliki 11 kursi di DPRD Kota Malang. Saat ini, empat di antara sebelas kader yang menduduki kursi legislatif telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

Mereka adalah Arief Wicaksono, Abdul Hakim, Tri Yudiani, dan Suprapto. Praktis kini hanya tersisa 7 kader PDIP di kursi dewan, yakni Arief Hermanto, Diana Yanti, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Priyatmoko Oetomo, dan Erni Farida.

Sumber MalangTIMES  mengungkapkan bahwa yang bisa menduduki jabatan pimpinan merupakan kader yang juga merupakan pengurus DPC PDIP Kota Malang. Di antara ketujuh kader yang tersisa, hanya dua yang tercatat sebagai pengurus yakni Hadi Susanto dan Diana Yanti. 

Lalu bagaimana dengan tanggapan parpol lain? Adakah yang berinisiatif melakukan pengalihan jabatan pada kader lain yang masih aktif? Simak dalam ulasan MalangTIMES selanjutnya. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top