DPRD Beri Sinyal Pilkades Serentak 2018 Bisa Dilaksanakan

Didik Gatot Subroto! Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, menyampaikan, di 32 desa bisa dilaksanakan pilkades tahun ini dengan hasil kesepakatan anggota DPRD dan anggaran telah disiapkan. (Nana)
Didik Gatot Subroto! Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, menyampaikan, di 32 desa bisa dilaksanakan pilkades tahun ini dengan hasil kesepakatan anggota DPRD dan anggaran telah disiapkan. (Nana)

MALANGTIMES - Setelah melalui rangkaian tahapan yang cukup lama, pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2018 di wilayah Kabupaten Malang terlihat titik terangnya. 

Melalui DPRD Kabupaten Malang, siynal pilkades serentak 2018 telah dibunyikan dan dimungkinkan bisa dilakukan. Khususnya bagi kades yang masa jabatannya habis di tahun ini. 

Seperti diketahui,  ada 32 Kades di tahun ini yang jabatannya habis. Plus tujuh desa yang tidak memiliki kades dikarenakan meninggal dunia. 

"Untuk desa tersebut bisa dilakukan pilkades di tahun ini. Ini dari hasil kesepakatan kita. Jadi, tinggal menunggu eksekutif saja nanti pelaksanaannya," kata Didik Gatot Subroto, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Selasa (17/04) kepada MalangTIMES. 

Kesepakatan sementara di kalangan dewan mengenai pilkades serentak 2018 untuk 32 desa dan 7 desa yang ada dilandasi juga dengan telah dianggarkannya dana tersebut di eksekutif yang membawahi urusan desa. 

Didik menyampaikan, untuk hal tersebut dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) telah dianggarkan. "Jadi bisa dilakukan karena sudah disetujui anggarannya, " ujar Didik. 

Sedangkan untuk desa lainnya,  pihak DPRD tidak memberikan  jaminan bisa melakukan Pilkades di tahun 2018. "Kalau kades yang habis tahun 2019 kita tidak berani. Karena dalam KUAPPAS belum dianggarkan, " imbuh politisi PDI Perjuangan. 

Ada implikasi hukum saat kades yang habis tahun 2019 dipaksakan ikut dalam pilkades serentak 2018. Selain belum dianggarkan dan jadi program kerja,  hal tersebut juga merupakan hasil konsultasi DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), gubernur Jawa Timur (Jatim) maupun aparat kepolisian. 

Karena itu,  lanjut Didik,  pihaknya tidak berani memutuskan hal tersebut. "Secara pribadi saya pun tidak berani memutuskan. Karena ini keputusan kolektif kolegial. Kalau ditabrak, implikasi hukumnya ada di kita," ucapnya. 

Disingggung mengenai kepastian bagi 32 desa untuk menyelenggarakan pilkades serentak,  Didik hanya menyarankan pelaksanaannya bisa dilakukan setelah pemilihan gubernur Jatim. "Tapi, sekali lagi keputusan ada di eksekutif. Kita telah memberikan rambunya,  eksekusinya ada di mereka. Mau dimajukan atau dimundurkan silakan, " pungkasnya. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top